Bojonegoro, MCE – Langkah Pemkab Bojonegoro mengintensifkan tanaman pekarangan keluarga akan dapat menunjang dalam pengendalian inflasi daerah. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi, Senin (14/4/2025) di Productive Room Gedung Pemkab Bojonegoro.
Sukaemi menjelaskan, selain peran TPID yang sangat bagus dan bersinergi dengan beberapa pihak terkait, dalam pengendalian inflasi perlu ada beberapa langkah konkret. Yakni untuk jangka pendek maupun panjang.
Pertama, bersinergi dengan Bulog atau stakeholder lainnya demi ketersediaan bahan pokok. Sebagai antisipasi stok berkurang, perlu diintensifkan pendistribusian dan ketersediaan 9 bahan pokok yang bekerjasama dengan berbagai lintas sektor misalnya berkoordinasi dengan penyedia cabai dan kebutuhan lainnya.
Selain itu juga perlu langkah pemberdayaan keluarga melalui intensifikasi tanah pekarangan. Salah satunya dimulai dari pekarangan keluarga dengan menanam cabai, tomat dan sayur-sayuran. Langkah ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Selama ini, petani lokal sudah menyuplai untuk daerah Bojonegoro, akan tetapi seringkali belum tercukupi.
"Perlu pengoptimalan karena keluarga tentu punya pekarangan, sekecil apapun perlu dioptimalkan untuk tanaman. Minimal cabai. Karena pembibitan pun juga dapat dilakukan secara mandiri. Jika sudah menanam, ada pendampingan dari koordinator penyuluh dari DKPP terkait proses tanam yang baik dan produktif. Baik di polibag maupun tanah langsung sehingga dapat menambah pendapatan keluarga,” terangnya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang dirangkai dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda dari Kementerian Pendidikan yang membidangi SDM, sains dan teknologi.
Selain itu, dalam upaya pengendalian inflasi, program menanam sayuran di pekarangan rumah bersanding dengan program GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri).
Langkah kedua yang perlu diintensifkan, lanjut Sukaemi, membuat kalender tanam yang diprogramkan. Ini berkoordinasi dengan Koordinator Penyuluh (Korluh) DKPP. Dengan langkah ini, maka masyarakat tidak tanam serentak dan panen serentak. Jika panen bergantian, kebutuhan bahan pokok seperti cabai, tomat atau lainnya akan terkendali ketersediaannya dan tidak terjadi hukum permintaan dan penawaran.
Langkah ketiga (jangka panjang), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berkordinasi dengan PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) untuk sinergi apabila terjadi kekurangan atau kenaikan harga bahan pokok. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan ketika ada permintaan bahan pokok tinggi. Dan Seiring pelaksanaan program GAYATRI, juga program ayam kampung dan lele, yang telah berjalan. Dengan demikian adanya sinergi program Pemkab Bojonegoro dengan masyarakat ini bisa ikut mengendalikan inflasi dan pengentasan kemiskinan di Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Cabang (Kacab) Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja menjelaskan stok Gudang Bulog di Sumengko (Kecamatan Kalitidu) hingga ini ada 6.915 ton beras, 59,6 ton gula, dan 21 ribu liter minyak goreng. Kabupaten Bojonegoro juga telah menyerap gabah kering panen (GKP) 11 ribu ton, lebih banyak dari target pusat yaitu 8.700 ton.
Penyerapan gabah langsung ke petani, lanjut Ferdian, juga telah dilaksanakan bersinergi dengan TNI setempat. Juga telah menggandeng pemilik penggilingan padi di Bojonegoro sebagai mitra. (billy).
