Maksud Hati Awasi Bantuan Pendidikan, Plt Ketua Komnas Pendidikan Bojonegoro Malah Diusir Humas SMAN Dander! Komite Ikut Diseret
kabupaten bojonegoro komnasdik jatim pendidikan
BOJONEGORO — Niat hati menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi terkait transparansi bantuan pendidikan pemerintah, Pelaksana Harian (Plt) Ketua Komisi Nasional Pendidikan (Komnas Pendidikan) Kabupaten Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Jawa Timur, Bangun Purnomo, justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Ia diduga diusir oleh oknum Humas SMAN Dander, Kabupaten Bojonegoro, saat hendak menemui kepala sekolah pada Senin (26/10/2026).
Insiden bermula ketika Bangun Purnomo mendatangi SMAN Dander untuk melakukan kunjungan kerja resmi. Setibanya di lokasi, ia mengikuti prosedur tamu dengan bertamu, melapor kepada bagian resepsionis, dan mengisi daftar tamu digital secara tertib.
Tidak lama berselang, seorang staf yang memperkenalkan diri sebagai Humas SMAN Dander bernama Satriya menemui Bangun Purnomo guna menanyakan maksud dan tujuan kunjungannya.
"Saya bilang mau ketemu kepala sekolah untuk koordinasi terkait bantuan pendidikan dari pemerintah, salah satunya seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Bukannya dipertemukan dengan kepala sekolah, saya malah di-handle sendiri oleh yang bersangkutan," ungkap Bangun Purnomo kepada awak media, Senin (26/10/2026).
Suasana kunjungan kerja yang semestinya berjalan kooperatif mendadak memanas. Menurut keterangan Bangun, oknum Humas tersebut menyatakan bahwa pengelolaan dana PIP di sekolah tersebut telah ditangani sepenuhnya oleh pihak sekolah bersama komite sekolah.
Mendengar klaim tersebut, Bangun melontarkan pertanyaan kritis mengenai sejak kapan komite sekolah memiliki kewenangan penuh mengurus mekanisme teknis PIP. Namun, respons yang didapat justru di luar dugaan. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang transparan, Bangun mengaku justru diusir dari lingkungan sekolah oleh sang humas.
Ironisnya, oknum Humas tersebut juga sempat melontarkan kalimat bernada meremehkan dengan mempertanyakan kapasitas lembaga pengawas independen tersebut. "Apa hubungannya dengan sekolah?" cetus Satriya, seperti ditirukan oleh Bangun.
Tindakan arogansi dan pengusiran ini dinilai telah melampaui batas etika pelayanan publik di instansi pendidikan. Terlebih, posisi Bangun Purnomo hadir membawa mandat resmi sebagai representasi lembaga pengawas independen di tingkat regional.
"Hal ini tentu mencederai saya secara kelembagaan sebagai Pengurus Komisi Nasional Pendidikan wilayah Jawa Timur, sekaligus mencederai marwah dunia pendidikan di Bojonegoro yang seharusnya terbuka terhadap fungsi pengawasan publik," tegas Bangun dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMAN Dander maupun Kepala Sekolah bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait insiden pengusiran dan polemik pengelolaan bantuan PIP di sekolah tersebut. Publik kini menanti langkah tegas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atas dugaan pelecehan institusi pengawas pendidikan ini. (Bangun Purnomo : Koordinator IT & Media Komisi Nasional Jawa Timur).






