​Gema Takbir di Keduyung: M. Luthfillah Ajak Umat Bangun Kesalehan Holistik demi Kesejahteraan Bangsa

​Gema Takbir di Keduyung: M. Luthfillah Ajak Umat Bangun Kesalehan Holistik demi Kesejahteraan Bangsa

idulfitri2026 kabupaten lamongan

Add Comment

​

LAMONGAN, MCE – Suasana khidmat menyelimuti halaman SMP Muhammadiyah 17 Keduyung, Laren, Lamongan, pada Jumat pagi (20/03/2026). Ribuan jamaah memadati lokasi sejak pukul 06.00 WIB untuk menunaikan ibadah Sholat Idul Fitri 1447 H dengan penuh rasa syukur dan persaudaraan.

​Hadir sebagai Imam sekaligus Khatib, M. Luthfillah, M.Ag, yang juga menjabat sebagai Ketua Korps Mubaligh Muhammadiyah (KMM) Daerah Lamongan sekaligus Ketua Komisi Nasional Pendidikan Lamongan. Dalam khutbahnya yang bertajuk "Membangun Kesalehan Holistik Untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", ia memberikan pesan mendalam tentang makna kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa.

​Dalam orasinya, Luthfillah menekankan bahwa Idul Fitri seharusnya menjadi titik balik bagi setiap Muslim untuk menerapkan kesalehan holistik atau kaffah. Menurutnya, kesalehan tidak boleh berhenti di dalam masjid atau sekadar ritual ibadah mahdhah semata.

​"Kesalehan sejati adalah yang mampu bertransformasi menjadi kesejahteraan bagi sesama. Kita dituntut untuk saleh secara ritual kepada Allah, sekaligus saleh secara sosial kepada masyarakat dan negara," tuturnya di hadapan ribuan pasang mata yang menyimak dengan saksama.

​Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang memiliki integritas moral tinggi untuk membawa bangsa ini menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Pesan ini terasa sangat relevan mengingat kapasitas beliau yang juga berkecimpung aktif di dunia pendidikan nasional.

​Pelaksanaan ibadah yang berlangsung mulai pukul 06.10 hingga 08.00 WIB ini berjalan dengan sangat tertib. Panitia setempat memastikan kenyamanan jamaah hingga rangkaian ibadah usai dengan sesi mushofahah (bersalam-salaman) yang mempererat silaturahmi warga Keduyung.

​Kehadiran tokoh kaliber daerah seperti M. Luthfillah memberikan energi tersendiri bagi warga Laren. Bagi masyarakat, momen Idul Fitri tahun ini bukan hanya tentang merayakan kemenangan, tapi juga memperbarui semangat untuk berkontribusi lebih nyata bagi kemajuan Indonesia melalui nilai-nilai agama yang inklusif. (bp). 

Anggota Polsek Tempeh Aktif Kawal Rukyatul Hilal, Pastikan Kegiatan Berjalan Aman dan Lancar

Anggota Polsek Tempeh Aktif Kawal Rukyatul Hilal, Pastikan Kegiatan Berjalan Aman dan Lancar

kabupaten Lumajang polri

Add Comment

Lumajang, MCE – Peran aktif anggota Polsek Tempeh kembali terlihat dalam kegiatan keagamaan di wilayahnya. Aiptu Suroso turut menghadiri dan mengawal pelaksanaan rukyatul hilal dalam rangka penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi di lokasi AWR Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Kamis (19/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur, di antaranya Kementerian Agama (Kemenag) Lumajang, PCNU Lumajang, LDII Lumajang, Badan Hisab Rukyat Kabupaten Lumajang, BMKG, serta LF PCNU Lumajang. Kehadiran anggota Polsek Tempeh menjadi bagian penting dalam memastikan jalannya kegiatan berlangsung tertib dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, proses rukyatul hilal menggunakan alat optik berupa teleskop untuk memantau posisi bulan. Berdasarkan hasil hisab, diketahui azimut matahari berada di posisi 269° 23’, azimut bulan 273° 53’, serta tinggi hilal 1° 13’, dengan kalibrasi utara 00° 08’ 50”.

Namun, hasil pemantauan menunjukkan bahwa hilal tidak dapat terlihat. Hal tersebut disebabkan kondisi cuaca yang tertutup awan serta ketinggian hilal saat terbenam hanya sekitar 00° 08’ 50”, atau masih di bawah batas minimal visibilitas 3 derajat.

Aiptu Suroso menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran kegiatan keagamaan serta menjaga keamanan selama proses rukyat berlangsung.

“Kami dari Polsek Tempeh hadir untuk memastikan kegiatan rukyatul hilal berjalan aman, tertib, dan lancar. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan kondusif,” ujar Aiptu Suroso di lokasi.

Ia juga menambahkan, pihaknya turut membantu pengamanan serta berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat agar kegiatan berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Kapolsek Tempeh AKP Syamsul Arifin menegaskan bahwa kehadiran anggota di tengah kegiatan masyarakat merupakan wujud nyata pelayanan Polri, khususnya dalam momentum penting seperti penentuan Hari Raya Idul Fitri.

“Kami selalu menekankan kepada anggota untuk aktif hadir di setiap kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan seperti rukyatul hilal ini. Selain menjaga keamanan, ini juga bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat,” ungkap AKP Syamsul Arifin.

Ia menambahkan, hasil rukyatul hilal di wilayah Tempeh menjadi bagian dari bahan pertimbangan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI.

Setelah melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI pada pukul 19.00 WIB, diputuskan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. kontributor: budi. 

Perkuat Koordinasi, Pemkab Tuban Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

Perkuat Koordinasi, Pemkab Tuban Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

Kabupaten Tuban pendidikan

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Hal ini ditegaskan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, saat menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Berlokasi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, rakor ini yang Plt. Kepala Dispendik, Plt. Sekretaris Dispendik, jajaran pegawai struktural, Kepala Sekolah SD, SMP serta pengawas se-Kabupaten Tuban, Rabu (18/03/2026).

Mengawali sambutannya, Bupati Tuban, Mas Lindra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi guru maupun tenaga pendidik atas komitmen memajukan pendidikan. Forum ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen bersama seluruh insan pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Tuban.

Bupati Tuban menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Adapun jumlah penerima THR TPG sebanyak 5.043 guru dengan total anggaran sebesar Rp18.778.582.000. “Ini harus dipastikan tersalurkan tepat waktu karena telah menjadi hak guru atas kewajiban yang telah dijalankan,” tegasnya.

Bupati Tuban dua periode ini menekankan pentingnya pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di setiap satuan pendidikan. Data tersebut mencakup peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, hingga rombongan belajar. Tersedianya data pendidikan yang lengkap dan akurat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pendidikan yang tepat sasaran. Langkah ini sekaligus sebagai upaya pelaksanaan penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,

Pemkab Tuban juga terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui pembukaan kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya ditutup. Langkah ini diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, Pemkab Tuban dihadapkan pada tantangan pemenuhan tenaga pendidik pasca penghapusan tenaga Non-ASN sesuai Undang-Undang ASN. Mas Lindra menegaskan pentingnya langkah strategis agar kebutuhan guru dan tenaga kependidikan tetap terpenuhi sehingga proses pembelajaran berjalan optimal.

Tak kalah penting, seluruh ASN di lingkungan satuan pendidikan diminta untuk terus meningkatkan disiplin dan kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

“Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita harapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan dapat ditekan,” pungkasnya. (bp).

Elpiji Langka atau Sengaja Disulap? Wabup Bojonegoro Turun Gunung, Oknum Nakal Masih Berani Main Mata?

Elpiji Langka atau Sengaja Disulap? Wabup Bojonegoro Turun Gunung, Oknum Nakal Masih Berani Main Mata?

kabupaten bojonegoro

Add Comment

​BOJONEGORO, MCE — Akhirnya, setelah jeritan emak-emak soal gas melon yang mendadak "gaib" memenuhi jagat maya, para pejabat kita bangun dari kursinya. Rabu (18/03), Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, resmi melakukan aksi sidak ke pangkalan LPG. Pertanyaannya: ini beneran solusi atau cuma seremonial biar rakyat kalem?

​Sudah jadi rahasia umum, tiap kali gas langka, harga di pengecer mendadak terbang tinggi kayak roket. Sementara itu, rakyat kecil cuma bisa pasrah sambil muter-muter bawa tabung kosong. Menanggapi fenomena "gas hilang tanpa jejak" ini, Wabup Nurul nggak sendirian; beliau bawa rombongan dari Dinas Perdagangan sampai Polres Bojonegoro. Mungkin biar oknum yang hobi nimbun agak sedikit keringat dingin.
​

"Alhamdulillah, bersama Polres kami sudah cek langsung kondisi di lapangan," ujar Nurul Azizah dengan nada kalem, padahal di luar sana warga sudah mulai 'panas'.

​Dalam dialognya dengan pengelola pangkalan, Wabup memberikan peringatan keras (yang semoga saja bukan sekadar formalitas): Harga gas 3 kg HARUS Rp18.000! Tidak boleh naik setali tiga uang pun.

Kita semua tahu regulasi di atas kertas seringkali beda nasib dengan realitas di gang-gang sempit. Sidak hari ini memang memastikan stok ada, tapi besok? Lusa? Apakah distribusi ini bakal lancar jaya atau kembali macet begitu rombongan sidak pulang ke kantor?

​Masyarakat Bojonegoro nggak butuh janji manis atau foto dokumentasi yang estetik. Yang dibutuhkan cuma satu: Pas beli gas, barangnya ada dan harganya nggak bikin kantong bolong! Jangan sampai LPG melon yang disubsidi untuk rakyat miskin, malah mampir ke dapur-dapur pengusaha besar yang pura-pura tidak tahu aturan.

​Kita pantau terus, ya! Jangan sampai sidak ini cuma jadi "obat penenang" sementara di tengah drama kelangkaan yang nggak habis-habis. (bp). 

​Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Tahan IAA, Staf Khusus Eks Menag YCQ atas Dugaan Aliran Dana Ratusan Miliar

​Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Tahan IAA, Staf Khusus Eks Menag YCQ atas Dugaan Aliran Dana Ratusan Miliar

jakarta kpk

Add Comment

​JAKARTA, MCE, 18 Maret 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka berinisial IAA, yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Agama (YCQ) periode 2020-2024. Penahanan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembagian kuota ibadah haji tambahan tahun 2023 dan 2024 yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

​Berdasarkan data kronologi perkara yang dirilis, praktik lancung ini terjadi secara sistematis selama dua tahun berturut-turut dengan modus yang sangat terencana:

1. Pelanggaran Kuota Tahun 2023

Pada tahun 2023, Indonesia menerima tambahan 8.000 kuota dari Arab Saudi. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 467 Tahun 2023, ditetapkan pembagian 7.360 kuota reguler dan 640 kuota khusus. Namun, IAA diduga memerintahkan pejabat Kemenag (RFA) untuk melonggarkan kebijakan T0.

​- Modus: Jamaah yang baru mendaftar bisa langsung berangkat di tahun yang sama tanpa antrean.
​- Praktik Pungutan: Melibatkan 54 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan kewajiban membayar fee sebesar Rp84,4 juta per jamaah. Dana ini diduga mengalir ke kantong YCQ, IAA, dan sejumlah pejabat Kemenag.

​2. Pelanggaran Kuota Tahun 2024

Indonesia kembali mendapat tambahan 20.000 kuota. Meski kesepakatan awal dengan DPR RI menetapkan 92% untuk haji reguler, YCQ secara sepihak mengubahnya melalui KMA No. 1156 menjadi 50% reguler dan 50% khusus.
​- Manipulasi Nomor Urut: IAA mengarahkan agar pengisian kuota khusus tidak berdasarkan nomor urut nasional, melainkan usulan PIHK.
​- Tarif "Fee": IAA memerintahkan pemungutan fee sebesar Rp42,2 juta per jamaah.
​- Upaya Penghilangan Jejak: Saat DPR berencana membentuk Pansus Haji pada Juli 2024, IAA sempat memerintahkan pengembalian uang kepada PIHK, namun sebagian besar dana tetap disimpan untuk kepentingan pribadi YCQ.

​Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindakan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, mencapai Rp622 Miliar.

​Hingga saat ini, penyidik KPK telah melakukan penyitaan aset dengan total nilai lebih dari Rp100 Miliar, yang terdiri dari:
​- Uang tunai senilai Rp22 Miliar.
​- Valuta asing sebesar USD 3,7 Juta dan SAR 16.000.
​- Aset bergerak dan tidak bergerak berupa 4 unit mobil serta 5 bidang tanah beserta bangunan.

​Penahanan IAA merupakan langkah awal KPK dalam membongkar gurita korupsi di sektor keagamaan. Tersangka IAA dinilai memiliki peran sentral sebagai jembatan alur perintah sekaligus jembatan alur penerimaan uang haram tersebut.

​Langkah tegas ini diambil bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku, namun juga sebagai upaya mendesak untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji yang selama ini menjadi harapan jutaan umat Muslim di Indonesia. (bp). 

Jelang Libur Idulfitri, Bupati Tuban Tekankan Disiplin dan Kinerja PPPK

Jelang Libur Idulfitri, Bupati Tuban Tekankan Disiplin dan Kinerja PPPK

Kabupaten Tuban

Add Comment

Tuban, MCE - Menjelang libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memberikan pengarahan kepada PPPK tenaga teknis penuh waktu di Pendapa Krida Manunggal, Selasa (17/3). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tuban menekankan pentingnya disiplin kerja, peningkatan kinerja, serta kepekaan aparatur terhadap persoalan masyarakat.

Pengarahan tersebut diikuti ratusan PPPK tenaga teknis dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Melalui forum itu, Bupati yang akrab disapa Mas Lindra menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kepercayaan besar kepada PPPK untuk turut menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, ia meminta para aparatur menjawab kepercayaan tersebut dengan kerja nyata. “Kami sudah memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan semua. Buktikan dengan kerja yang nyata untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain menekankan tanggung jawab kerja, ia juga meminta para PPPK mengasah sensitivitas terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Aparatur diminta tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga aktif mencatat berbagai persoalan yang ditemui di lingkungan sekitar.

Mas Lindra mencontohkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian aparatur, seperti kondisi jalan rusak, warga disabilitas yang membutuhkan perhatian, hingga anak-anak yang putus sekolah. Menurutnya, data tersebut penting sebagai bahan pemerintah daerah dalam menentukan langkah kebijakan.

“Kalau menemukan jalan rusak, anak putus sekolah, atau warga yang membutuhkan bantuan, tolong dicatat. Data itu penting untuk menentukan kebijakan,” kata Mas Lindra.

Di sisi lain, alumnus Unair Surabaya itu juga menyinggung upaya peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian TPP bagi PPPK Penuh Waktu sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan aparatur.

Menurut bupati, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja sekaligus mendorong aparatur untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, menjelang libur Idulfitri, ia mengingatkan agar seluruh aparatur tetap menjaga kedisiplinan dan ketertiban. Ia meminta pegawai tidak menggunakan fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi, termasuk saat melakukan perjalanan mudik.

Selain itu, aparatur juga diminta bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak membuat kegaduhan yang dapat merusak citra pemerintahan.

Di akhir pengarahan, ia juga membuka ruang dialog dengan para PPPK Penuh Waktu. Pihaknya menyatakan siap menerima masukan maupun saran selama hal tersebut bertujuan memperbaiki kinerja pemerintahan.

Menurut orang nomor satu di Tuban itu, keterbukaan dan komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih baik. Dengan kerja bersama, ia berharap seluruh aparatur dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tuban. (bp)

Pembayaran THR Jadi Wujud Apresiasi dan Motivasi, Pemkab Tuban Pastikan Hak ASN Tersalurkan Tepat Waktu

Pembayaran THR Jadi Wujud Apresiasi dan Motivasi, Pemkab Tuban Pastikan Hak ASN Tersalurkan Tepat Waktu

Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) secara tepat waktu. Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi ASN yang telah berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Plt. Kepala BPKPAD Tuban, Maftuhatul Hidayah, menyampaikan pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang mekanisme pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi aparatur negara serta pensiunan.“Pemberian THR ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dari pemerintah pusat, sehingga Pemkab Tuban berkomitmen untuk segera menindaklanjuti agar hak ASN dapat segera diterima,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, total penerima THR di lingkungan Pemkab Tuban mencapai 10.921 ASN. Jumlah tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Terkait proses pencairan, Maftuhatul Hidayah menjelaskan proses pembayaran THR memerlukan waktu dan kelengkapan dokumen. Regulasi teknis dari pemerintah pusat baru diterima pada Jumat, 13 Maret. Namun demikian, Pemkab Tuban bergerak cepat dengan langsung menerbitkan Peraturan Bupati pada hari yang sama sebagai dasar pelaksanaan di daerah.

“Alhamdulillah, pada hari Senin dan Selasa, seluruh ASN Pemkab Tuban telah menerima THR sesuai dengan haknya masing-masing,” terangnya.

Maftuhatul Hidayah menerangkan Bupati Tuban, Mas Lindra, memberikan arahan agar setiap hak ASN dapat disalurkan secepat mungkin setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Hal ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN.

Tidak hanya itu, pembayaran THR ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi ASN. Selain itu, juga diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran menjelang Hari Raya serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga ASN,” tambahnya.

Pemkab Tuban berkomitmen untuk terus menjaga kesejahteraan ASN sebagai bagian penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik. Dengan terpenuhinya hak-hak ASN secara tepat waktu, diharapkan semangat kerja dan dedikasi dalam melayani masyarakat dapat terus meningkat. (bp)