Media Corruption Expose

Jumat, 14 Agustus 2026

Surabaya, MCE [Jumat, 14/8/2026] – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Bapak Aries Agung Paewai, S.STP, M.M., terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Melalui serangkaian kegiatan strategis yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, Dinas Pendidikan Jatim memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan dan organisasi kepemudaan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pemaparan Data Pokok Pendidikan Jawa Timur Tahun 2026. Data ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur. "Satu Arah, Satu Data, Satu Gerak" menjadi semangat yang diusung untuk memastikan setiap anak di Jawa Timur mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata, baik di kota maupun desa, kepulauan maupun pegunungan.

Dalam upaya mendukung transformasi digital dan literasi keuangan, Dinas Pendidikan Jatim menjalin sinergi dengan Bank Jatim. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadindik Jatim dan Dirut Bank Jatim menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk mempermudah akses layanan keuangan bagi insan pendidikan, sekaligus mendorong tata kelola transaksi keuangan yang lebih transparan dan modern.

Selain itu, Dinas Pendidikan Jatim juga aktif dalam membina karakter dan semangat kepedulian sosial. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif dalam peringatan Hari Pramuka dengan tema "Pramuka untuk Indonesia yang Lebih Baik". Semangat kebersamaan dan kesehatan juga dijaga melalui kegiatan olahraga bersama jajaran Bank Jatim.

Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah aksi nyata "Jumat Berkah" di mana Kadindik Jatim berbagi kepedulian kepada anak yatim-piatu yang bersemangat melanjutkan pendidikan. Aksi ini menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, dan tanggung jawab bersama untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang gemilang.

Sinergi antara Dinas Pendidikan dan Bank Jatim ini diharapkan dapat melahirkan inovasi dan program-program strategis yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga memiliki literasi keuangan yang baik, sehingga mampu mencetak generasi muda Jawa Timur yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. (bp).

Bukan Sekadar Tepuk Tangan, Ini Resep Kepala SMAN 1 Baureno Bikin Pramuka 'Bertaring' di Usia 65

hari pramuka kabupaten bojonegoro pendidikan

Add Comment

BOJONEGORO, MCE - Peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun ini di SMAN 1 Baureno, Bojonegoro, terasa berbeda. Di bawah komando Kepala Sekolah, Muhammad Ma’ruf, S.Pd., M.Pd., Pramuka tidak lagi sekadar menjadi kegiatan baris-berbaris atau tepuk tangan belaka. Jumat (14/8/2026).

Tahun ini, Gerakan Pramuka di SMAN 1 Baureno mendeklarasikan "Langkah Organisasi" yang lebih strategis. Mereka secara nyata menargetkan untuk mendukung penuh program swasembada pangan. Ini bukan wacana kosong, melainkan taktik terukur demi mewujudkan visi besar "Indonesia Emas 2045".

Dalam pesannya, Kepala SMAN 1 Baureno, Muhammad Ma’ruf, menegaskan perlunya mengubah pola pikir. Anggota Pramuka masa kini haruslah pribadi yang tangguh dan mandiri, yang tidak hanya berteori tentang alam, namun juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan negara melalui langkah nyata di sektor pangan.

Langkah berani sekolah ini dianggap sebagai bentuk penyadaran di tengah tantangan global. Dukungan dari Bojonegoro pun dinilai krusial bagi masa depan bangsa. Pertanyaannya, akankah gebrakan Pramuka Baureno ini menjadi virus positif bagi sekolah lainnya. (bp).

Prabowo Tampar Pengkritik Lewat 14 Terobosan Nyata 21 Bulan Menjabat

dpr ri jakarta mpr ri prabowo

Add Comment

JAKARTA, MCE - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya yang lugas dan berapi-api, Kepala Negara membongkar deretan rekor capaian nyata pemerintah hanya dalam waktu 21 bulan bekerja.

Bukan sekadar angka di atas kertas, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya klaim politik, melainkan kemakmuran yang wajib dirasakan langsung oleh rakyat kecil di pelosok negeri.

Gebrakan Nyata: Pangan Melimpah hingga 'Sikat' Mafia

Dalam tempo kurang dari dua tahun, pemerintah mencatatkan sederet capaian krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional:

• Daulat Pangan & Ekonomi Desa: Indonesia resmi mencapai swasembada untuk 8 komoditas pangan utama. Selain itu, 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih kini telah beroperasi aktif memutar roda ekonomi akar rumput.

• Pro-Rakyat Kecil & Pekerja: Bunga simpan pinjam PNM Mekaar dipangkas drastis dari 25% menjadi 8%. Tak hanya itu, potongan aplikator untuk pengemudi ojek online (ojol) diturunkan secara signifikan dari 20% menjadi 8%.

• Pendidikan & SDM: Sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah dibuka, 43.000 anak jalanan berhasil dikembalikan ke bangku sekolah, 30.000 sekolah direnovasi, dan 250.000 pemuda terserap dalam program Magang Nasional.

• Kesehatan & Infrastruktur: 108 juta warga telah menikmati Cek Kesehatan Gratis. Di sektor infrastruktur dasar, pemerintah merenovasi 84.000 rumah, membangun 2.228 km jalan desa, 3.500 jembatan, 3.400 titik air bor, serta 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

• Sikat Tambang Ilegal: Langkah tegas pembongkaran mafia tambang membuahkan hasil luar biasa; 1.000 tambang timah ilegal resmi ditutup, yang secara langsung mendongkrak keuntungan PT Timah hingga 9 kali lipat.

Hadirkan 8 Tamu Istimewa & Sentilan Menohok

Prosesi pidato kenegaraan kali ini terasa berbeda ketika Presiden Prabowo menghadirkan delapan tamu istimewa ke hadapan anggota dewan. Mereka adalah rakyat biasa—mulai dari petani, pengemudi ojol, hingga penerima manfaat bantuan—yang menjadi bukti hidup bahwa program pemerintah bukan rekayasa angka belaka.

Menutup pidatonya, Presiden memberikan pernyataan keras dan menohok bagi seluruh jajaran pejabat dan instansi pemerintahan agar tidak cepat berpuas diri.

"Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat," tegas Presiden Prabowo.
Ia menepis tuduhan bahwa pembangunan ini hanya demi kepentingan politik jangka pendek.

"Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia!" pungkasnya disambut riuk tepuk tangan peserta sidang. (bp).

Kamis, 13 Agustus 2026

65 Tahun Gerakan Pramuka: Antara Algoritma AI, Adiksi Gawai, dan Ancaman Kehilangan Generasi

lamongan pendidikan pramuka

Add Comment

OPINI / BERITA — Pada 14 Agustus 2026, Gerakan Pramuka genap menginjak usia 65 tahun. Di tengah gempuran pesatnya Kecerdasan Buatan (AI) dan dominasi ekosistem digital, sebuah pertanyaan menohok mencuat ke permukaan: Apakah Pramuka masih relevan, atau sekadar menjadi beban seremonial mingguan di sekolah?

Hari ini, anak-anak Gen Z dan Generasi Alpha tumbuh dalam kepungan teknologi. Musik diciptakan AI, jawaban tugas dicari via Google, dan interaksi sosial dipangkas lewat layar gawai. Fenomena "instant generation" lahir sebagai konsekuensi: generasi yang instan, minim kesabaran, tumpul rasa empati, dan gagap dalam kerja tim.

Data KPAI 2025 bahkan mencatat angka mengkhawatirkan: 78% anak usia sekolah di Jawa Timur menghabiskan lebih dari 5 jam sehari di depan layar. Dampaknya nyata—kasus cyberbullying melonjak, empati sosial merosot, dan ketahanan fisik melemah.

Di titik kritis inilah, Gerakan Pramuka seharunya hadir sebagai benteng pertahanan terakhir.

AI Cerdas, Tapi Tak Punya Hati

"Saat sekolah terus mengejar capaian kognitif dan AI menawarkan efisiensi tanpa batas, Pramuka hadir mengisi ranah yang tak bisa disentuh oleh algoritma: afektif dan psikomotorik," tegas M. Luthfillah, M.Ag., Ketua Komisi Nasional Pendidikan Kabupaten Lamongan sekaligus Guru Madrasah Inspiratif Nasional Kemenag RI.

Nilai-nilai dalam Dasa Dharma dan Tri Satya bukanlah sekadar hafalan lapuk. Disiplin, cinta alam, gotong royong, dan kepedulian sosial adalah antidote (penawar racun) paling ampuh melawan degradasi moral era digital.

Aksi nyata di lapangan membuktikan hal tersebut. Di Lamongan misalnya, Gugus Depan Pramuka tetap aktif terjun dalam program "Pramuka Peduli Bencana" dan "Kampung Literasi". Ini menegaskan bahwa pengalaman empirik menjejakkan kaki di tanah, memegang tali, dan menolong sesama tak akan pernah bisa digantikan oleh kecerdasan buatan manapun.

Jangan Biarkan Pramuka Mati Dibunuh Zaman

Agar tidak sekadar jadi fosil sejarah atau parade seragam di hari Jumat, Gerakan Pramuka harus berani berbenah menuju Pramuka 5.0 melalui tiga langkah radikal:

1. Digitalisasi Tanpa Kehilangan Jati Diri: Integrasikan teknologi dalam kegiatan. Penggunaan SKU digital, pemanfaatan drone untuk simulasi SAR, hingga pelatihan dasar coding untuk survival.

2. Kembali ke Esensi, Hentikan Seremonial: Kembalikan Pramuka ke alam lepas—kemah, hiking, dan bakti sosial nyata. Pramuka harus menarik, bukan sekadar baris-berbaris formalitas yang membosankan.

3. Sinergi Nyata: Sekolah, pemerintah, dan orang tua harus berhenti menganggap Pramuka sebagai beban kegiatan ekstrakurikuler.

Peringatan Keras untuk Pemimpin Masa Depan

Di usianya yang ke-65, Pramuka tidak boleh kalah oleh zaman. Pemerintah daerah, Kwartir Cabang (Kwarcab), hingga pihak sekolah didesak untuk tidak memangkas alokasi anggaran dan perhatian terhadap pembinaan Pramuka.

Di era di mana algoritma mengendalikan pikiran manusia, kita justru semakin membutuhkan manusia yang memiliki hati dan karakter.

"Pramuka adalah jawabannya. Karena jika kita gagal membentuk karakter anak-anak kita hari ini, maka 10 tahun dari sekarang, kita hanya sedang menunggu waktu untuk kehilangan arah dan calon pemimpin masa depan."

Penulis: M. Luthfillah, M.Ag. (Ketua Komisi Nasional Pendidikan Kabupaten Lamongan / Guru Madrasah Inspiratif Nasional Kemenag RI)
Ditulis di: MAN 2 Lamongan, 14 Agustus 2026

17 Tahun Menggerogoti Uang Rakyat, Kejagung Seret 2 "Tikus Pajak" PT TPL

jakarta kpk

Add Comment

JAKARTA, MCE - Pengkhianatan terhadap amanat publik kembali mencoreng institusi perpajakan negara. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam skandal megakorporasi yang merampok keuangan negara hingga diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

Bukannya menjadi benteng pertahanan kas negara, dua oknum berinisial BP dan SR—yang menjabat sebagai supervisor pemeriksaan pajak—justru diduga kuat memuluskan praktik akal-akalan transfer pricing yang dilakoni PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. Tak tanggung-tanggung, kejahatan sistematis ini disinyalir telah berlangsung mulus selama hampir dua dekade, sejak tahun 2008 hingga 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bergerak cepat membongkar rekayasa harga dalam transaksi antar-entitas berelasi khusus tersebut.

"Hingga kini, penyidik telah memanggil dan memeriksa 111 saksi dan ahli. Penggeledahan serta penyitaan barang bukti dokumen maupun elektronik telah dilakukan. Hasil gelar perkara malam ini resmi menetapkan dua tersangka dari internal DJP, yakni BP dan SR," tegas Anang dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/8/2026) malam.

Penetapan status tersangka ini bagai menampar wajah reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan. Praktik manipulatif transfer pricing yang dibiarkan bertahun-tahun ini membuktikan betapa rentannya pengawasan internal ketika aparat penegak aturan justru bermain mata dengan korporasi.

Kini, pengusutan tidak berhenti pada dua 'tikus' pengawas tersebut. Kejagung terus mendalami aliran dana dan potensi keterlibatan pihak-pihak lain yang menikmati 'kue' korupsi bernilai triliunan rupiah dari bumi Sumatera Utara tersebut. (bp).

KPK 'Gulung' 12 Pejabat di Semester I 2026

jakarta kpk

Add Comment

JAKARTA, MCE - Janji manis saat kampanye baru saja reda, namun sebagian oknum pejabat publik justru sudah sibuk menukarkan jas rapi mereka dengan rompi oranye khas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang Semester I (Januari–Juni) tahun 2026, KPK menunjukkan taringnya dengan kinerja penindakan yang melonjak tajam dibanding periode tahun lalu. Kamis (13/8/2026).

Tak tanggung-tanggung, lembaga antirasuah ini mencatatkan 12 peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT), memproduksi 72 Surat Perintah Penyelidikan, melimpahkan 76 perkara ke pengadilan, serta menyeret hingga 119 terdakwa ke meja hijau. Sebuah pencapaian "panen raya" yang bikin pening para pemburu rente negeri ini.

"Langkah penanganan perkara dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu berdasarkan alat bukti yang cukup," tegas KPK dalam laporan resminya.

Deretan 'Alumni' Rompi Oranye Semester I 2026: Dari Bupati Hingga Wakil Menteri

Bukannya berlomba memajukan daerah dan instansi, belasan oknum pejabat dari berbagai lini justru terjerat operasi senyap KPK. Yang ironis, sebagian besar pejabat daerah yang diciduk baru saja memegang tampuk kepemimpinan untuk periode 2025–2030.

Berikut adalah "rapor merah" para oknum pejabat yang kena smash KPK di enam bulan pertama 2026:

1. Klaster Pejabat Daerah & 'Ijon Proyek'

• SDW (Bupati Pati 2025–2030): Diciduk pada 20 Januari 2026 atas dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

• MD (Walikota Madiun 2019–2024 & 2025–2030): Tertangkap pada 20 Januari 2026 terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

• FAR (Bupati Pekalongan 2021–2025 & 2025–2030): Terjaring pada 4 Maret 2026 atas kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing.

• MFT (Bupati Rejang Lebong 2025–2030): Diciduk pada 11 Maret 2026 akibat kasus suap ijon proyek.

• AUL (Bupati Cilacap 2025–2030): Menyusul pada 14 Maret 2026, juga terlibat dalam skandal suap ijon proyek.

• GSW (Bupati Tulungagung 2025–2030): Kena OTT pada 11 April 2026 atas dugaan pemerasan.

• EDS (Bupati Muara Enim 2025–2030): Ditangkap pada 9 Juni 2026 terkait korupsi pengadaan barang dan jasa.

2. Klaster Perpajakan & Bea Cukai

• DWB (Kepala KPP Madya Jakarta Utara): Kena OTT pada 11 Januari 2026 terkait korupsi pemeriksaan pajak.

• MLY (Kepala KPP Madya Banjarmasin): Diciduk pada 5 Februari 2026 dalam kasus korupsi pengajuan restitusi pajak.

• RZL (Direktur Penindakan & Penyidikan Ditjen Bea Cukai 2024–2026): Terjaring pada 5 Februari 2026 atas skandal korupsi importasi barang.

3. Klaster Penegak Hukum & Kementerian

• EKA (Ketua Pengadilan Negeri Depok): Ditangkap pada 6 Februari 2026 terkait kasus korupsi pengurusan sengketa lahan.

• SK (Wakil Menteri Imigrasi 2025–2026): Menjadi penutup parade OTT semester ini pada 4 Juni 2026 atas dugaan pemerasan izin tinggal WNA.

Hukum yang Tak Lagi Bisbol

Ekskalasi penindakan KPK di Semester I 2026 ini menjadi sinyal keras bagi siapapun yang menganggap kursi jabatan sebagai ladang "kembali modal". Mulai dari urusan pajak, sengketa tanah, hingga izin tinggal warga asing, tak ada celah yang luput dari intaian petugas.

Kini, 119 terdakwa harus bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim. Publik pun menanti, apakah gelombang rompi oranye ini bakal bikin jera, atau justru Semester II nanti akan ada "rekor" baru yang terpecahkan. (bp).

Selasa, 11 Agustus 2026

Jejak Hitam Korupsi Iklan BJB Terbongkar KPK

bjb jakarta kpk

Add Comment

JAKARTA, MCE - Istilah 'Iklan adalah Investasi' tampaknya diartikan terlalu harfiah sekaligus membabi buta oleh segelintir oknum elite di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Alih-alih mendongkrak citra BUMD, anggaran promosi bernilai fantastis justru dijadikan ajang bancakan berjemaah pada Senin (10/8/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa berupa placement iklan Bank BJB Tahun Anggaran 2021–2023. Tak tanggung-tanggung, dari total belanja iklan Rp410 Miliar (bagian dari anggaran promosi Rp801 Miliar), negara diestimasikan gigit jari akibat kerugian selisih pembayaran hingga Rp223,6 Miliar.

Para tersangka yang kini mengenakan 'rompi oranye' rombongan KPK tersebut meliputi:

• WH – Pemimpin Divisi Corporate Secretary (Corsec) Bank BJB 2020–2024 (Otak di balik layar).

• ID – Direktur PT CKM dan Pemilik PT AM (Pihak Swasta).

• SHD – Direktur PT WBSE (Pihak Swasta).

• SJK – Komisaris PT CKSB (Pihak Swasta).

Modus 'Cerdas' Akali Lelang: Pecah Paket Hingga Buat Syarat Gaib

Konstruksi perkara membeberkan jurus licik yang dimainkan sejak akhir 2020. WH memerintahkan jajarannya—Group Head Komunikasi Pemasaran (IM) dan Group Head Hubungan Masyarakat (SON)—untuk mencari agensi periklanan sekaligus memecah paket pengadaan menjadi dua kategori. Tujuannya? Sangat klasik: menghindari prosedur lelang resmi agar bisa melakukan penunjukan langsung.

Tak berhenti di situ, agensi-agensi langganan ini diminta menyiapkan dana non-budgeter dan mendaftarkan perusahaan 'bayangan' (shell company). Alhasil, daftar agensi 'setingan' seperti PT AM, PT CKM, PT WBSE, PT BSCA, PT CKSB, hingga PT CKMB mendadak mulus menyedot kue anggaran iklan BJB.

Adapun sederet 'dosa' administrasi dan rekayasa pengadaan yang dibongkar KPK meliputi:

• HPS Suka-Suka: Harga Perkiraan Sementara (HPS) ditetapkan berdasarkan persentase fee, bukan nilai riil pekerjaan.

• Jalur Khusus Memo: Divisi Corsec mengirim memo khusus ke Divisi Umum untuk memuluskan calon penyedia tertentu.

• Aturan Main Berubah di Tengah Jalan: Syarat khusus baru dimunculkan setelah penawaran masuk demi memenangkan agensi 'titipan'—sebuah praktik yang menabrak asas transparansi.

• Verifikasi Formalitas: Panitia pengadaan diperintahkan secara lisan/tertulis untuk TIDAK melakukan verifikasi dokumen penyedia.

BUMD Rasa Lapak Pribadi

Akibat ulah para tersangka, dana ratusan miliar yang harusnya kembali menjadi laba BUMD untuk pembangunan masyarakat Jawa Barat dan Banten justru menguap ke kantong agensi dan oknum pejabat.

Melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), KPK menegaskan proses hukum ini bukan sekadar penindakan, melainkan sinyal keras bahwa BUMD tidak boleh dijadikan 'sapi perah' bermodus belanja promosi atau marketing.

Kini, para pejabat BJB dan bos agensi tersebut harus bertukar pakaian necis mereka dengan rompi oranye tahanan KPK. Publik pun menunggu: akankah ada nama-nama besar lain yang terseret dalam pusaran aliran dana non-budgeter belanja iklan super jumbo ini. (bp).