Media Corruption Expose

Rabu, 05 Agustus 2026

Lamongan, MCE - Tudingan "ingkar janji" yang dilemparkan LSM JAMAL kepada Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, akhirnya memicu reaksi keras. Tak tinggal diam atas narasi miring tersebut, Freddy menepis mentah-mentah tuduhan itu dan menilainya tidak berdasar, sembrono, serta sangat tidak etis dalam beretika politik.

Polemik ini bermula saat LSM JAMAL bersama tokohnya, Jamal dan Kalis, menggebu-gebu meminta audiensi terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk tanaman jagung. Bukannya diabaikan, pimpinan dewan sejatinya telah mengakomodasi tuntutan tersebut secara penuh.

Mekanisme Dewan Dikangkangi?

Freddy menegaskan bahwa audiensi yang dimohonkan LSM JAMAL telah resmi digelar pada Senin (3/8/2026). Sesuai tatib dan tata kelola kelembagaan, pertemuan tersebut didelegasikan kepada Komisi B DPRD Lamongan yang memang mengusung domain fungsi dan teknis terkait.

"Sudah terlaksana pada hari Senin kemarin. Sehingga tidak benar jika kami dikatakan ingkar janji. Sangat mengada-ada," tegas Freddy, Selasa (4/8/2026).

Politisi PKB ini menyindir pihak-pihak yang seolah alpa paham bahwa pimpinan DPRD bukanlah pemeran tunggal yang bekerja tanpa aturan. Ada pembagian kerja komisi yang sah dan wajib dihormati, bukan asal teriak di media.

"Saya telah mendelegasikan Komisi B untuk menerima audiensi petani hutan yang didampingi LSM tersebut. Apa yang kami lakukan presisi sesuai prosedur. Ini bukan melempar tanggung jawab, melainkan menghormati tata kelola pembagian tugas dewan. Jangan diplintir!" cetusnya.

Kritik Dibuka, Gimik "Ingkar Janji" Disentil

Meski mengklaim selalu terbuka terhadap masukan masyarakat, wartawan, maupun elemen LSM, Freddy menyayangkan murahnya diksi "ingkar janji" yang diobral LSM JAMAL demi membangun framing negatif.

"Prinsipnya kami terbuka pada kritik membangun. Tapi kalau tiba-tiba dicap ingkar janji hanya karena tidak tampil sendiri secara personal, itu tidak etis dan terkesan memaksakan stigma," sindir Freddy. Ia menegaskan bahwa institusinya tak pernah menganaktirikan aspirasi mana pun.

Sentilan Menohok: "Belajarlah Dewasa Berpolitik!"

Menutup pernyataannya, Freddy menyentil agar para pegiat LSM dan aktor politik lokal tidak memelihara sikap drama dalam memperjuangkan aspirasi publik.

"Saya tidak menghalangi siapa pun. Tapi kalau harus memaksakan bertemu pimpinan secara langsung detik itu juga, ya harus paham etika dan bersabar antre jadwal kegiatan. Semua ada koridorya," pungkas Freddy. Ia mengimbau agar LSM JAMAL bersikap lebih dewasa dan arif, bukannya sibuk memproduksi kegaduhan yang tidak produktif bagi nasib petani hutan Lamongan. (s.genk).

Selasa, 04 Agustus 2026

Korupsi Jadi Musuh Bersama, Bupati YES Perkuat Benteng Tata Kelola Pemkab Lamongan di Grahadi

Add Comment

SURABAYA, MCE – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menunjukkan langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Pak YES), saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8).

Forum strategis yang menghimpun seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur ini menjadi panggung konsolidasi massal untuk memperketat benteng pencegahan korupsi di tingkat daerah. Kehadiran Pak YES menegaskan posisi Kabupaten Lamongan yang siap berada di barisan terdepan dalam menutup rapat celah penyelewengan di setiap lini perangkat daerah.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Lamongan berkomitmen mengakselerasi tiga pilar utama: perketat pengawasan internal, transformasi kualitas pelayanan publik agar semakin transparan, serta penguatan sinergi lintas instansi.

Langkah konkret ini diharapkan tak sekadar menjadi agenda formal, melainkan fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan daerah yang tepercaya, berintegritas, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (s.genk).

Jawa Timur Digdaya! Sabet Juara Umum LKS Dikmen Nasional 4 Kali Berturut-turut, Borong 18 Emas

jawa timur lks pendidikan

Add Comment

SURABAYA, MCE – Jawa Timur kembali membuktikan taringnya sebagai gudang talenta vokasi terbaik di Tanah Air. Dalam ajang Lomba Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah (LKS Dikmen) Tingkat Nasional 2026, Kontingen Jawa Timur resmi mengunci gelar Juara Umum untuk keempat kalinya secara berturut-turut (quattrick). Selasa (4/8/2026).

Dominasi Jatim di ajang bergengsi ini makin tak tergoyahkan. Berdasarkan rekapitulasi akhir perolehan medali, Jawa Timur berhasil membawa pulang total 30 medali, dengan rincian 18 Medali Emas, 7 Medali Perak, dan 5 Medali Perunggu.

Perolehan ini mengungguli pesaing terdekatnya, DKI Jakarta yang berada di posisi kedua dengan 8 emas (total 22 medali), serta Jawa Tengah di peringkat ketiga dengan 7 emas (total 26 medali). Sementara posisi keempat dan kelima ditempati oleh Jawa Barat (2 emas) dan Kalimantan Selatan (1 emas).

"Alhamdulillah, prestasi ini adalah bukti kerja keras, dedikasi, serta komitmen seluruh siswa, guru pembimbing, dan ekosistem pendidikan vokasi di Jawa Timur yang terus konsisten berinovasi dan berdaya saing tinggi," ungkapan rasa syukur mengalir atas capaian bersejarah ini.

Keberhasilan mempertahankan Piala Bergilir LKS Dikmen Nasional selama 4 tahun berturut-turut ini tidak hanya mempertegas posisi Jawa Timur sebagai "Gerbang Baru Nusantara", tetapi juga membuktikan bahwa kualitas SDM muda SMK dari Bumi Majapahit siap melompat tinggi dan bersaing di tingkat nasional maupun global.

Ringkasan Perolehan Medali LKS Dikmen Nasional 2026:

1. Jawa Timur: 18 Emas | 7 Perak | 5 Perunggu (Total: 30)

2. DKI Jakarta: 8 Emas | 8 Perak | 6 Perunggu (Total: 22)

3. Jawa Tengah: 7 Emas | 12 Perak | 7 Perunggu (Total: 26)

4. Jawa Barat: 2 Emas | 1 Perak | 4 Perunggu (Total: 7)

5. Kalimantan Selatan: 1 Emas | 2 Perak | 0 Perunggu (Total: 3). (bp).

Senin, 03 Agustus 2026

Ekonomi Lamongan Meroket 10,79%, Bupati YES Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

kabupaten lamongan

Add Comment

LAMONGAN, MCE - Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Bupati YES), mengajak seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi demi mengakselerasi pembangunan daerah. Poin strategis tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Kabupaten Lamongan sekaligus Pelantikan Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Lamongan di GOR Lamongan, Senin (3/8).

Dalam arahannya, Bupati YES menegaskan bahwa lompatan kemajuan sebuah daerah tidak mungkin diraih secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi yang erat dan harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, serta institusi politik.

"Kemajuan daerah adalah produk dari kerja kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen penuh menjaga amanah masyarakat dengan menuntaskan visi pembangunan secara nyata—mulai dari pemerataan infrastruktur hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Bupati YES di hadapan para peserta dan tokoh nasional yang hadir, termasuk Anggota DPR RI, Ali Mufti.

Progres Infrastruktur dan Kualitas SDM

Di sektor fisik, Bupati YES memaparkan bahwa capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan telah mendekati angka 65%. Kondisi jaringan jalan antarwilayah kini dinilai semakin mantap dan siap menunjang mobilitas ekonomi warga.

Kendati demikian, fokus pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Penguatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi tetap menjadi pilar utama.

Hasil nyata dari komitmen tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan yang berhasil menyentuh angka 76,8—sebuah pencapaian impresif yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan

Dari sisi makroekonomi, stabilitas daerah tetap terjaga kokoh di rata-rata 5,40%. Bahkan, pada kuartal utama tahun 2026, Kabupaten Lamongan mencatatkan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan hingga mencapai 10,79%. Lonjakan ini ditopang kuat oleh performa sektor pertanian, khususnya keberhasilan panen raya padi secara masif di berbagai wilayah.

Menutup arahannya, Bupati YES mengimbau agar tren positif ini dijaga bersama sebagai modal sosial dan ekonomi daerah.

"Capaian luar biasa ini adalah buah dari kerja keras seluruh pihak yang berjalan berseiring dengan pemerintah. Momentum strategis ini harus kita jadikan pemantik semangat agar seluruh organisasi publik dan pemangku kepentingan terus merapatkan barisan demi mengantarkan Lamongan menuju era kejayaan," pungkasnya. (s.genk).

Jumat, 31 Juli 2026

Mas Lindra Pastikan 1.000 Paket Beras Agustusan Tepat Sasaran hingga Pintu Dapur Warga

Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tuban tidak sekadar menjadi ajang seremonial belaka. Kemerdekaan dimaknai secara konkret lewat aksi nyata pembagian 1.000 paket beras yang disebar secara masif di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Sabtu (1/8/2026).

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, bersama Wakil Bupati Joko Sarwono menegaskan agar seluruh bantuan disalurkan secara door to door alias langsung dari rumah ke rumah. Langkah tegas ini diambil demi memastikan bantuan beras benar-benar menyasar warga yang membutuhkan tanpa ada keterlibatan perantara, sekaligus menyayat sekat antara pemerintah dan rakyat.

"Pemerintah harus hadir secara fisik dan mendengarkan langsung jeritan warga. Bantuan ini wajib sampai di tangan yang berhak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban di atas kertas," tegas Pemkab Tuban dalam arahannya.

Tak hanya urusan perut, aspek jiwa nasionalisme turut diakselerasi. Bersamaan dengan bantuan pangan, bendera Merah Putih dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Langkah ini menjadi simbol tegak lurusnya semangat patriotisme dan kepedulian sosial di bumi Ranggalawe.

Aksi sosial berskala daerah ini berhasil terwujud berkat gotong royong dan soliditas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tuban serta Korpri. Lewat aksi nyata ini, Pemkab Tuban membuktikan bahwa esensi kemerdekaan yang sejati adalah ketika rakyatnya sejahtera dan merasakan kehadiran negaranya. (bp).

Kamis, 30 Juli 2026

Gurita Bisnis Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah: Dari Kawan Tongkrongan, Puluhan Perusahaan Cangkang, Hingga Kongsi dengan 'Sultan' Batu Bara

jakarta

Add Comment

Bukan cuma soal penegakan hukum, skandal mantan pejabat Kejaksaan Agung ini membongkar bagaimana jejaring alumni, anak kandung, hingga 'pencucian uang' beroperasi rapi di balik bayang-bayang kekuasaan

JAKARTA, MCE - Kata orang, circle menentukan nasib. Bagi mantan Jampidus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, circle zaman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi ternyata tak cuma menghasilkan kenangan manis masa muda, tapi juga gurita bisnis bernilai fantastis.

Hasil penyidikan kepolisian bersama temuan fakta lapangan mengungkap skenario megah: puluhan perusahaan yang diduga menjadi tameng dan mesin pencuci uang, melibatkan kerabat dekat hingga "Sultan" batu bara asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Dari Tongkrongan UNJA Menuju Imperium Perusahaan

Siapa sangka, dua nama yang kini melenggang dalam rompi tahanan—Don Ritto dan Nurman Herin—bukanlah pengusaha kawakan berdarah dingin sejak lahir. Menurut kesaksian pengusaha Ferry Yanto Hongkiriwang kepada penyidik, keduanya adalah kawan satu kampus sekaligus teman satu tongkrongan Febrie saat menimba ilmu di Unja.

Namun, beda tongkrongan, beda hasil. Dari sekadar ngopi bareng, Don Ritto dan Nurman Herin bertransformasi menjadi dua "tangan kanan" yang dipercaya mengendalikan belasan hingga puluhan perusahaan atas arahan Febrie. Keduanya dilaporkan rajin setor muka dan berkirim laporan rutin terkait operasional jejaring bisnis tersebut.

Data kepolisian mencatat ada sekitar 20 perusahaan yang terafiliasi dengan nama Don Ritto dan Nurman Herin. Namun, jika menelisik dokumen administrasi hukum Kemenkumham, angkanya jauh lebih mencengangkan: Don Ritto tersambung ke 31 perusahaan, sementara Nurman mengantongi 19 perusahaan. Sungguh koleksi perusahaan yang bahkan bikin pengusaha startup gigit jari.

Dinasti Keluarga dan Kongsi Kelas Berat

Bukan bisnis keluarga namanya kalau tak melibatkan sang buah hati. Dua putra Febrie, yakni Aga Adrian Haitara dan Kheysan Farrandie, tercatat pernah "mampir" dan terhubung dengan Don Ritto serta Nurman Herin dalam bendera PT Hutama Indo Tara.

Skenario ini makin dramatis ketika jejak saham Don Ritto membentang hingga berpapasan dengan entitas bisnis milik pengusaha batu bara kondang Kalsel, Haji Isam. Pertemuan antara jaringan pejabat penegak hukum dan penguasa tambang ini mendongkrak dugaan kuat kepolisian: perusahaan-perusahaan cangkang ini bukan sekadar mengejar profit dagang, melainkan disinyalir kuat menjadi wahana laundromat alias tempat pencucian uang.

Kini, tumpukan uang tunai miliaran rupiah hasil penggeledahan di Sentul dan Cipete telah bertengger manis di atas meja konferensi pers kepolisian sebagai barang bukti. Sebuah pemandangan kontras bagi publik yang selama ini membayangkan penegakan hukum berjalan lurus tanpa lekuk bisnis terselubung. (bp).

#KasusKorupsi #TPPU #Jampidsus #HukumIndonesia #BeritaViral

BEM UI Kepung MK, Tolak Dana Sekolah Ditumbalkan Demi MBG

jakarta

Add Comment

JAKARTA, MCE - Pos anggaran pendidikan APBN 2026 kembali jadi bancakan politik berkedok kesejahteraan. Tak tinggal diam melihat hak dasar anak bangsa "ditelanjangi" demi membiayai piring-piring program Makan Bergizi Gratis (MBG), gelombang perlawanan dari kampus perjuangan akhirnya pecah.

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dipastikan bakal mengepung Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (30/7/2026) siang. Langkah ini menjadi aksi tanggap darurat atas dugaan "penyelundupan" fungsi anggaran yang dinilai ugal-ugalan dan merusak tatanan pendidikan nasional.

Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, membenarkan pergerakan massa tersebut. Menurutnya, ini bukan sekadar panggung BEM, melainkan konsolidasi akal sehat bersama aliansi masyarakat sipil yang muak dengan akrobat anggaran pemerintah.

"Benar, kami akan ikut aksi. Ini aksi solidaritas, terbuka untuk siapa saja yang sadar bahwa masa depan pendidikan sedang dipertaruhkan," tegas Dimas saat dikonfirmasi, Kamis.

Otak Ditumbalkan Demi Logistik Pangan

Akar dari kemarahan mahasiswa ini murni soal logika anggaran yang dipaksakan. Penempatan program MBG ke dalam mandat alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan UU Sisdiknas dinilai sebagai bentuk akal-akalan konstitusi. Alih-alih dipakai untuk memperbaiki kualitas sekolah, gaji guru, dan akses pendidikan, jatah vital ini justru disedot untuk fungsi logistik pangan.

"Penempatan MBG di dalam pos anggaran pendidikan jelas mendisrupsi pemenuhan utama penyelenggaraan pendidikan itu sendiri," cetus Dimas menelanjangi kekeliruan pemikir kebijakan publik saat ini.

Mahasiswa menuntut MK tak tumpul dan mau berdiri tegak sebagai guardian of constitution serta the sole interpreter konstitusi, bukan sekadar stempel legalisasi syahwat politik anggaran. Mereka mendesak Hakim MK untuk menyatakan penggunaan alokasi 20 persen anggaran pendidikan demi logistik piring gratis sebagai tindakan inkonstitusional bersyarat.

Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB di Gedung MK ini menjadi ultimatum keras dari kampus: perut masyarakat memang harus diisi, tetapi jangan pernah merampok jatah otak anak bangsa demi membiayainya. (bp).