Media Corruption Expose

Rabu, 03 Juni 2026

Pesta Pora Berkedok Gizi Nasional: Eks Kepala BGN dan Kroninya Resmi 'Pindah Rumah' ke Rutan Salemba

JAKARTA, MCE - Slogan "menuju Indonesia sehat" tampaknya salah diartikan oleh sejumlah oknum petinggi negeri. Alih-alih memberikan gizi terbaik untuk rakyat, oknum-oknum ini justru diduga sibuk "menggemukkan" rekening pribadi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja melakukan aksi bersih-bersih yang sukses bikin publik geleng-geleng kepala. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi dicokok dan dijebloskan ke tahanan. Tidak sendirian, Dadan kompak "ditemani" oleh dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Trio penguasa anggaran ini kini harus rela mengganti seragam dinas mereka dengan rompi pink khas tahanan Kejagung. Rabu (3/6/2026).

Ketiganya resmi ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Alasannya? Diduga terlibat dalam megaproyek fiktif dan markup anggaran yang nilainya tidak tanggung-tanggung: Triliunan rupiah!

Bukan Menu Makanan, Ini 'Menu' Korupsi yang Diduga Dilahap

Netizen mungkin mengira korupsi di Badan Gizi akan berkutat pada urusan susu, telur, atau catering. Anda salah besar. Selera "belanja" para tersangka ini rupanya sangat futuristik dan mewah, meski berujung pada dugaan pengadaan fiktif.

Berikut adalah rincian proyek fantastis yang kini sedang diubek-ubek oleh penyidik Kejagung:

• Motor Listrik 'Siluman' (21.801 Unit):
Proyek pengadaan motor listrik ini menyedot anggaran fantastis mencapai Rp1 triliun. Sayangnya, ribuan motor ini disinyalir lebih banyak eksis di atas kertas alias fiktif, atau harganya sengaja "digelembungkan" sampai batas tak masuk akal.

• Ribuan Gadget dan Sepatu Mewah:
Tim penyidik juga menemukan indikasi kongkalikong pada pengadaan 32.000 pasang sepatu dan lebih dari 31.000 unit tablet. Entah apa hubungannya gizi anak bangsa dengan ribuan tablet dan sepatu ini, yang jelas harganya diduga kuat sudah di-markup demi keuntungan pribadi.

• Bioskop Berkedok Kantor (5.400 Unit TV 75 Inch):
Ini yang paling membagongkan publik. Ada pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inch yang anggarannya digelembungkan dan tidak sesuai ketentuan. Netizen pun bertanya-tanya: Ini mau memantau gizi buruk atau mau bikin nobar piala dunia di setiap sudut ruangan?

Anggaran Gizi yang Berakhir Gizi Buruk bagi Keadilan

"Ironis. Di saat masyarakat berharap penuh pada program perbaikan gizi nasional, anggarannya justru diduga dijadikan bancakan oleh para pejabatnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar korupsi, ini adalah bentuk mati rasa empati," ujar salah satu pengamat hukum menanggapi penahanan tersebut.

Kejagung menegaskan bahwa penahanan selama 20 hari pertama ini dilakukan agar ketiga tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, mengingat gurita kasus ini disinyalir melibatkan jaringan yang cukup luas.

Netizen kini menunggu, setelah trio BGN ini sukses "pindah tidur" ke Rutan Salemba, siapakah aktor intelektual atau rekanan swasta selanjutnya yang akan ikut menyusul memakai rompi pink? Kita kawal terus sampai tuntas. (bp).

Kongkalikong Proyek Gedung Pemkab Lamongan Terbongkar: KPK Tahan 4 Tersangka, Negara Rugi Rp35,7 Miliar

Add Comment

JAKARTA, MCE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan Tahun Anggaran 2017-2019. Kasus yang diawali dari manipulasi proses lelang ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp35,7 miliar. Rabu (3/6/2026).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat mengenai adanya permufakatan jahat dalam proyek bernilai ratusan miliar tersebut. Berdasarkan rilis resmi dari Gedung Merah Putih KPK, para tersangka kini telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol saat digelandang petugas menuju rumah tahanan.

Aktor Intelektual dan Peran Para Tersangka

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan oleh lembaga antirasuah, praktik rasuah di sektor infrastruktur ini melibatkan sinergi koruptif antara oknum birokrat pemerintah, petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta. Empat orang yang resmi ditetapkan sebagai tersangka adalah:

1. SKM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan (2017).

2. HDH, selaku General Manager Divisi Regional 3 PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2015-2019.

3. ABD, selaku Direktur PT APP (Pihak Swasta/Kontraktor Pelaksana).

4. MYM, selaku Komite Manajemen Proyek (ditahan per 3 Juni 2026).

Konstruksi Perkara: Lelang Formalitas Berbalut 'Fee'

Penyelidikan mendalam KPK mengungkap bahwa permufakatan jahat ini telah dirancang sejak dini. Pada periode Mei hingga Juni tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengadakan proses lelang terbuka untuk proyek pembangunan gedung kantor pemerintah daerah yang sumber pendanaannya dibiayai langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, proses lelang tersebut diduga kuat hanyalah sebuah formalitas administrasi demi menggugurkan kewajiban hukum semata. Pasalnya, sejak dalam tahap perencanaan anggaran dan penyusunan draf proyek, tersangka ABD (Direktur PT APP) selaku pihak swasta telah dikondisikan secara sepihak untuk keluar sebagai kontraktor pelaksana di lapangan.

Guna melancarkan skema busuk ini, PT BAP KSO kemudian dimunculkan dan diumumkan secara resmi sebagai pemenang lelang pada Juli 2017. Penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp151,2 Miliar dilakukan secara kilat oleh HDH mewakili PT BAP KSO dan SKM selaku PPK dari Pemkab Lamongan. Di balik meja, tersangka SKM diduga kuat telah menerima komisi ilegal berupa sejumlah uang pecahan besar (fee) sebagai imbalan atas pengkondisian kemenangan tender tersebut.

Kualitas Bangunan Amburadul, Keselamatan Publik Terancam

Dampak langsung dari aksi pengondisian pemenang tender serta pemotongan dana demi mengalirkan fee ilegal tersebut membuat pelaksanaan fisik proyek menjadi kacau. Hasil audit teknis menemukan bahwa kualitas hasil pekerjaan proyek gedung kantor tersebut sangat buruk dan sama sekali tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam kontrak kerja utama.

Akibat pengurangan mutu material dan kelalaian pengerjaan, negara tidak hanya mengalami kerugian finansial yang masif sebesar Rp35,7 Miliar, namun ada harga jauh lebih mahal yang dipertaruhkan: keselamatan nyawa aparatur sipil negara dan warga masyarakat yang nantinya beraktivitas di dalam fasilitas publik tersebut.

"Praktik korupsi di sektor konstruksi seperti manipulasi, mark-up, atau pengaturan pemenang proyek tidak hanya merugikan keuangan negara. Namun juga berpotensi pada terancamnya keselamatan masyarakat pengguna fasilitas tersebut," tegas perwakilan KPK dalam konferensi persnya.

Melalui fungsi pencegahan dan penindakan yang berjalan simultan, KPK menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal sektor infrastruktur nasional. Lembaga antirasuah ini terus mendorong seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) serta pelaku dunia usaha agar berkomitmen penuh menggunakan uang negara secara transparan, jujur, dan optimal.

setiap rupiah dari APBD/APBN yang dialokasikan untuk pembangunan fisik harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk fasilitas berkualitas tinggi, sehingga dapat memberikan manfaat nyata yang aman dan berkesinambungan bagi kemaslahatan masyarakat luas dalam jangka panjang.

Catatan Redaksi: Seluruh tersangka kini ditempatkan di Rutan Cabang KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (bp).

Selasa, 02 Juni 2026

Bukan Sekadar Seremonial! Mengintip Gelora Semangat Pancasila dari Halaman Gedung Putih Bojonegoro

kabupaten bojonegoro

Add Comment

BOJONEGORO, MCE – Suasana khidmat sekaligus penuh gelora nasionalisme menyelimuti halaman Gedung Putih Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (3/6/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara resmi menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, sebuah momentum sakral yang tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga panggung pembuktian komitmen daerah dalam merawat persatuan bangsa.

Di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat, peringatan tahun ini membawa pesan mendalam. Tema yang diusung bukan sekadar slogan di atas kertas, melainkan sebuah seruan aksi: menjadikan Pancasila sebagai kompas moral kehidupan berbangsa melalui penguatan persatuan, toleransi, serta penciptaan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan inovatif.

Pancasila Sebagai 'Kompas Moral' di Era Modern

Upacara yang dihadiri oleh jajaran laskar aparatur sipil negara (ASN), unsur jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemuda ini berlangsung dengan penuh kedisiplinan.

Dalam amanatnya, ditekankan bahwa Pancasila harus hidup dan bernapas dalam setiap kebijakan publik serta perilaku sehari-hari masyarakat. Di era digital saat ini, tantangan menjaga persatuan dan toleransi semakin kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila mutlak diperlukan sebagai penyaring (filter) sekaligus penunjuk arah agar masyarakat tidak mudah terpecah belah.

"Pancasila bukan sekadar warisan masa lalu untuk dihafalkan, melainkan kompas moral yang hidup. Dari Bojonegoro, kita suarakan pentingnya toleransi yang aktif dan persatuan yang kokoh untuk menghadapi tantangan global," ujar inspektur upacara dalam pidatonya yang disambut antusias oleh para peserta.

Mencetak Generasi Tangguh dan Inovatif

Selain fokus pada kerukunan, poin krusial yang dicorongkan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini adalah investasi pada masa depan, yakni sumber daya manusia (SDM) Bojonegoro.

Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi ruang-ruang kreatif bagi generasi muda. Pancasila diharapkan menjadi pondasi karakter bagi para centennials dan alpha generation di Bojonegoro agar tumbuh menjadi pribadi yang:

• Tangguh: Tidak mudah menyerah menghadapi perubahan zaman yang disruptif.

• Kreatif: Mampu melihat peluang dan menciptakan solusi atas masalah sosial.

• Inovatif: Berani melakukan terobosan baru berbasis teknologi tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Respon Positif Netizen dan Masyarakat

Pelaksanaan upacara di halaman Gedung Putih ini pun langsung memantik respons positif di ranah digital. Sesaat setelah foto-foto upacara diunggah di akun resmi Pemkab, netizen Bojonegoro berbondong-bondong memberikan komentar apresiatif, menyuarakan harapan agar semangat toleransi ini terus terjaga dari tingkat birokrasi hingga ke desa-desa.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila 2026 ini, Kabupaten Bojonegoro kembali mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri: bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisiknya, melainkan dari seberapa kokoh masyarakatnya berdiri di atas fondasi ideologi bangsa. (bp).

Gebrakan Prabowo: Rombak Total Pimpinan Badan Gizi, Dadan Hindayana Resmi Dicopot

jakarta mbg presiden prabowo

Add Comment

JAKARTA, MCE – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis sekaligus mengejutkan dengan merombak total (reshuffle) jajaran pimpinan puncak Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi ketat selama 1,5 tahun terakhir disinyalir menjadi pemantik utama keputusan tegas ini, demi mengamankan program megaprojek nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan krusial tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam pengumuman tersebut, Mensesneg didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.

Dalam dekrit terbarunya, Presiden Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta mendepak Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari kursi Wakil Kepala BGN.

Sebagai gantinya, tongkat komando kini diserahkan kepada Nanik S. Deyang selaku Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ia tidak sendiri; Nanik akan disokong oleh dua Wakil Kepala baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi dengan nada lugas.

Sinyal Ketegasan: Target Tinggi, Tanpa Kompromi

Perombakan total ini mengirimkan sinyal kuat ke publik bahwa Istana tidak main-main dengan program perbaikan gizi masyarakat. Kepemimpinan baru ini dipasang dengan target mati: mempercepat eksekusi, merombak tata kelola organisasi yang mandek, serta memastikan anggaran negara untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran dan bebas kebocoran.

Meski terjadi pencopotan massal, pemerintah tetap menyampaikan apresiasi formal atas kinerja jajaran pimpinan lama yang dianggap telah meletakkan fondasi awal kelembagaan.

“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” imbuh Prasetyo.

Dituntut Langsung "Gas Pol"

Presiden Prabowo menaruh beban berat di pundak Nanik S. Deyang dan tim barunya. Istana memerintahkan jajaran baru ini untuk segera melakukan konsolidasi internal tanpa berlama-lama, memperkuat radar koordinasi lintas kementerian, serta menyisir sinergi dengan pemerintah daerah.

Langkah agresif ini dinilai mendesak agar seluruh program BGN berjalan tepat waktu dan akuntabel, mengingat program gizi ini merupakan pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia emas yang kompetitif.

Masyarakat kini menunggu, apakah perombakan radikal di tubuh Badan Gizi Nasional ini mampu menjawab ekspektasi besar publik, atau sekadar bongkar pasang birokrasi biasa. (bp).

Geger di Lamongan! Gabungan 13 LSM Serbu BFI Finance, Bongkar Dugaan Kebocoran Data dan BPKB "Disandera"

kabupaten lamongan

Add Comment

LAMONGAN, MCE — Suasana di depan kantor BFI Finance Cabang Lamongan mendadak tegang pada Selasa (2/6/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Aliansi Masyarakat Lamongan (FORMAL)—merupakan koalisi dari 13 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media—menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak manajemen terkait dugaan pelanggaran hak-hak konsumen yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

Ada dua poin krusial yang melandasi pergerakan massa kali ini: dugaan penyebaran data pribadi nasabah secara ilegal kepada pihak ketiga, serta penahanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah yang status kreditnya justru sudah dinyatakan lunas.

Massa Kepung Kantor Sejak Pagi

Aksi dimulai sejak pagi hari. Dipimpin oleh Muklas, Ketua FORMAL sekaligus pentolan LSM Brandal, massa berkumpul di titik start Gedung Olahraga (GOR) Lamongan sebelum bergerak menuju target operasi. Dengan mengandalkan mobil komando, pengeras suara, dan bentangan poster berisi kecaman keras, mereka menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para debitur.

Dalam orasinya, Muklas mempertanyakan kredibilitas dan profesionalisme BFI Finance dalam mengelola dokumen berharga milik konsumen. Menurutnya, tindakan menahan BPKB nasabah yang sudah menyelesaikan kewajibannya adalah bentuk pelanggaran hukum.

"Kami meminta perusahaan memberikan penjelasan yang transparan terkait keluhan masyarakat. Jangan ada yang ditutupi! Segera selesaikan persoalan yang menjadi hak mutlak konsumen," tegas Muklas di atas mobil komando.

Debat Alot dan Mediasi yang Menegangkan

Aksi ini langsung mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel Polres Lamongan guna mengantisipasi potensi kericuhan. Di tengah riuhnya demonstrasi, perwakilan manajemen BFI Finance akhirnya keluar untuk menemui massa.

Ketegangan sempat memuncak saat kedua belah pihak terlibat adu argumentasi yang cukup alot di depan publik. Massa bersikeras meminta kepastian instan, sementara pihak manajemen mencoba memberikan pembelaan. Karena dialog terbuka menemui jalan buntu, aparat keamanan akhirnya memfasilitasi perwakilan demonstran untuk masuk ke dalam kantor guna melakukan mediasi tertutup.

Ancaman Aksi Jilid Dua

Usai mediasi yang menguras waktu, Muklas menegaskan bahwa FORMAL tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi rasa keadilan nasabah.

"Kami akan terus memperjuangkan hak-hak konsumen. Jika komitmen ini dilanggar, kami pastikan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar sampai BPKB yang telah lunas dikembalikan kepada pemilik sahnya!" ancam Muklas retoris.

Meski sempat memanas, aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan tertib dan kondusif. Di penghujung mediasi, manajemen BFI Finance Cabang Lamongan akhirnya melunak dan menyanggupi beberapa tuntutan krusial dari FORMAL dalam batas waktu yang telah disepakati bersama. Netizen kini menanti apakah pihak finance akan menepati janjinya atau justru memicu gelombang protes berikutnya. (s.genk).

Senin, 01 Juni 2026

Wabup Joko Sarwono Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Teguhkan Semangat Persatuan dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tuban

Add Comment

TUBAN, MCE – Pemkab Tuban menggelar upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor Pemkab Tuban, Senin (01/06/2026). Upacara diikuti unsur Forkopimda Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pimpina OPD, jajaran TNI-Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), mahasiswa, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Tuban.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan arah perjalanan bangsa. Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas semangat persatuan, perjuangan, serta cita-cita luhur untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum penting untuk merefleksikan kembali arah perjalanan bangsa. Momentum ini mengingatkan kita bahwa Indonesia dibangun di atas semangat persatuan, perjuangan, dan cita-cita luhur untuk menghadirkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ungkapnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Lebih lanjut, di tengah berbagai tantangan global, perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi jangkar moral dan arah pembangunan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia sebagai bangsa besar yang terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dinilai patut bersyukur karena tetap berdiri kokoh dalam bingkai persatuan. Nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus dijaga dan dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wabup Tuban menyatakan komitmen Pemkab Tuban mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemkab Tuban siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Tuban.

Joko Sarwono menegaskan kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh karakter serta persatuan masyarakatnya. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diajak untuk menjaga harmoni, memperkuat solidaritas sosial, melawan intoleransi, dan merawat persaudaraan demi mewujudkan Kabupaten Tuban yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Di samping itu, Pemkab Tuban terus membangun sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta transformasi pelayanan publik yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Wabup Joko Sarwono mengajak seluruh ASN, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh warga Kabupaten Tuban untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Juga menjadi energi bersama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun daerah dengan penuh optimisme.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai energi untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun daerah dengan penuh optimisme,” serunya.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Kehadiran berbagai elemen masyarakat mulai dari ASN, TNI-Polri, mahasiswa hingga pelajar menjadi simbol kuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pembangunan daerah maupun bangsa. (bp)

Carrying a Special Message from the Emir of Qatar, Deputy PM Sheikh Saoud Meets President Prabowo at Merdeka Palace: What’s on the Agenda?

jakarta

Add Comment

JAKARTA, MCE – The Merdeka Palace became a vital witness to the strengthening of Indonesia's international diplomacy in the Middle East. On Monday (06/01/2026), the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, officially received a courtesy call from the Deputy Prime Minister and Minister of State for Defense Affairs of Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani.

This high-level meeting took place in a warm yet strategically committed atmosphere. One of the main agendas of this visit was the delivery of a special message from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, brought directly by Sheikh Saoud for President Prabowo.

President Prabowo Subianto warmly welcomed the message and the deep attention shown by the Emir of Qatar. On this occasion, the Head of State reaffirmed the Indonesian Government's strong commitment to continuously maintaining, nurturing, and strengthening the harmonious bilateral relations that have been established between the two countries.

Follow-up on the Indonesia-Qatar Strategic Dialogue

In addition to exchanging messages between the two heads of state, this meeting served as an important forum for both leaders to discuss concrete follow-ups across various cooperative sectors. This partnership has already been deeply rooted, particularly following a milestone moment in April 2025. At that time, President Prabowo, alongside the Emir of Qatar, personally witnessed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) titled "Memorandum of Understanding on Strategic Dialogue between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar."

Sheikh Saoud's current visit serves as a crucial momentum to explore the implementation of that strategic dialogue. There are at least several priority sectors re-emphasized during the meeting at Merdeka Palace, including:

• Politics and International/Regional Issues: Aligning both countries' perspectives on global geopolitical stability.

• Defense and Security: Given Sheikh Saoud's background as the Minister for Defense Affairs, strengthening security and counter-terrorism measures were discussed intensively.

• Economy, Trade, and Investment: Unlocking new opportunities to accelerate Qatari investment in Indonesia and expanding trade markets.

• Socio-Cultural: Enhancing people-to-people contact and fostering more massive cultural exchanges.

This moment of warmth and diplomatic decisiveness was also captured visually. In the official photo, President Prabowo, wearing his signature safari attire, warmly welcomed a firm handshake from Sheikh Saoud in the Palace office, reflecting both personal closeness and professionalism between the state leaders.

This meeting is expected to elevate the diplomatic relations between Indonesia and Qatar to a higher level, deliver real economic impacts for the public, and strengthen Indonesia's bargaining position on the global political stage. (bp).

Source: BPMI Setpres (Press, Media, and Information Bureau of the Presidential Secretariat)