Bukan Sekadar Anggaran, DPRD Lamongan Minta Program Ekonomi Beri Dampak Nyata ke Masyarakat
dprd lamongan kabupaten lamongan
LAMONGAN, MCE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan semata, melainkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Pengawasan terhadap program ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu perhatian utama DPRD Lamongan," ujar Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy Wahyudi, Kamis (5/11/2026).
Freddy menilai, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari capaian pertumbuhan atau tingginya realisasi anggaran. Lebih dari itu, pemerintah daerah harus memastikan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis.
Dalam hal ini, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyusun instrumen dan indikator program yang terukur. Indikator tersebut mencakup penyerapan tenaga kerja lokal, akselerasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan taraf hidup masyarakat, hingga jaminan kelestarian lingkungan hidup.
"Pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan demi mewujudkan visi Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan," tambahnya.
Lebih lanjut, dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan, DPRD Lamongan menggarisbawahi pentingnya harmonisasi lintas sektor. Regulasi yang matang dinilai mutlak untuk menyeimbangkan kepentingan investasi, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan proteksi lingkungan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi.
Sebagai langkah strategis, DPRD juga menekankan pentingnya ketersediaan data akurat dan kajian akademis yang mendalam. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar kuat secara legalitas, melainkan benar-benar selaras dengan potensi, karakteristik, serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lamongan di lapangan. (bp).
