Rabu, 01 April 2026

Pengawasan Program MBG Diperkuat, Sinergi BGN, Kejaksaan Agung RI, dan Pemkab Tuban Ajak Masyarakat Jaga Dapur MBG

Add Comment


TUBAN, MCE – Pemerintah pusat menetapkan program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program strategis nasional. Sejalan dengan program tersebut Badan Gizi Nasional (BGN), Kejaksaan Agung RI, dan Pemkab Tuban memperkuat sinergi pengawasan SPPG di wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

Forum ini dihadiri Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung RI, Wakil Ketua BGN Bidang Operasional, Bupati Tuban bersama Wabup dan Forkopimda Tuban, Bupati Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota sekitar, Sekda Tuban, serta pimpinan OPD terkait, Rabu (01/04/2026). Berlokasi di Pendopo Krido Manunggal Tuban, seluruh perwakilan SPPG di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro mengikuti sosialisasi pengawasan SPPG hingga tuntas.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pemkab Tuban untuk berperan aktif mengedukasi perihal pengawasan pelaksanaan SPPG. Menurutnya, keberhasilan program strategis nasional seperti MBG tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, namun juga oleh pengawasan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen menjaga integritas pelaksanaan. “Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

Pemkab Tuban berkomitmen menjadi bagian dari agenda nasional dan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Di Kabupaten Tuban, pelaksanaan program MBG terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, 94 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun total penerima mencapai 260.158 penerima manfaat dari berbagai kelompok sasaran.

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan, Pemkab Tuban telah mengambil berbagai langkah strategi. Diantaranya membentuk Satuan Tugas Percepatan MBG yang diketuai Sekretaris Daerah, melaksanakan koordinasi dan evaluasi rutin, mempercepat sertifikasi SPPG, serta melakukan pengawasan keamanan pangan secara berkala. Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui pembentukan tim pengawas, inspeksi lingkungan, serta edukasi kepada pengelola layanan gizi.

Bupati menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan, termasuk standar keamanan pangan, kualitas gizi, distribusi, serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Gizi yang baik hari ini adalah investasi bagi kecerdasan dan masa depan bangsa. Melalui program ini, kita sedang menyiapkan generasi unggul yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih gemilang,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BGN Bidang Operasional, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya menjelaskan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pengawasan yang baik tidak hanya memastikan ketepatan distribusi, tetapi juga menjaga kualitas serta keberlanjutan program di daerah.

Sony Sanjaya mengingatkan pelaksanaan program MBG harus dikawal semua pihak. Setiap dana yang dianggarkan merupakan amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karenya, SPPG sebagai ujung tombak penyelenggara MBG harus konsisten menjaga mutu dan kualitas setiap produknya. “Setiap penyimpangan dan pelanggaran SOP akan dikenakan sanksi bagi penyelenggara SPPG,” tegasnya. 

Melalui kegiatan ini, Sony Sanjaya berharap terbangun pemahaman bersama terkait pentingnya pengawasan serta semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, Badan Gizi Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan asta cita Presiden RI Prabowo. 

Jaksa Muda Intelejen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani menekankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi implementasi nyata amanat konstitusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan RI berperan aktif melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, terutama dalam pengamanan program strategis, pertukaran data, serta pencegahan potensi penyimpangan melalui pendekatan intelijen terintegrasi.

“Fokus pengawasan meliputi pencegahan penyalahgunaan anggaran, memastikan akurasi data penerima manfaat, kelancaran distribusi, serta pemenuhan standar kualitas makanan,” terangnya.

Kejaksaan Agung RI mengembangkan sistem pengawasan digital yang diberi nama “Jaga Dapur MBG”. Sistem ini mencakup monitoring real-time, early warning system, serta integrasi data untuk mendeteksi potensi permasalahan. Termasuk over budget dan kualitas layanan. Sistem ini juga menyediakan kanal pengaduan masyarakat dan pengukuran tingkat kepuasan.

Reda Manthovani mengajak masyarakat selaku penerima manfaat MBG untuk turut serta melakukan pengawasan. Jika ditemukan ketidaksesuaian produk, baik kandungan gizi, proses distribusi, hingga penyelenggaran SPPG, masyarakat melaporkannya ke Kejaksaan. “Selain itu, kami juga akan memberi apresiasi kepada SPPG yang konsisten menjaga performanya,” tandasnya. (bp)

Kapolres Lumajang Terima Kunjungan DPC PKDI, Perkuat Sinergi Keamanan Desa

Add Comment




Lumajang, MCE – Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar, S.I.K., S.H., M.H menerima kunjungan jajaran Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (DPC PKDI) Kabupaten Lumajang di Lobi Mapolres Lumajang, Senin (31/3/2026).


Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara Polres Lumajang dengan para kepala desa yang tergabung dalam organisasi PKDI.


Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar menyambut baik kedatangan rombongan DPC PKDI. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah pedesaan.


“Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik antara Polri dengan para kepala desa. Kami berharap ke depan sinergi ini semakin kuat, terutama dalam menjaga kondusifitas wilayah,” ujar AKBP Alex Sandy Siregar.


Menurutnya, peran kepala desa sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara Polres dan pemerintah desa dinilai mampu meminimalisir potensi gangguan keamanan sejak dini.


“Dengan komunikasi yang intens, setiap potensi permasalahan di desa bisa segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” tambahnya.


Sementara itu, Ketua DPC PKDI Kabupaten Lumajang, Suhanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keterbukaan Kapolres Lumajang dalam menerima aspirasi para kepala desa. Menurutnya, silaturahmi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait berbagai isu terkini di desa.


"Kedatangan kami ke sini untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus melaporkan kondisi di desa-desa. Kami, para kepala desa yang tergabung dalam PKDI, berkomitmen untuk mendukung penuh program kerja Polres Lumajang dalam menjaga keamanan wilayah," tegas Suhanto.


Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen para kepala desa untuk terus menjalin hubungan harmonis dengan aparat kepolisian.


“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Polres Lumajang. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing,” kata Suhanto.


Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program-program kepolisian, khususnya dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.


“Kami siap bersinergi dengan Polres Lumajang, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta membantu menjaga stabilitas kamtibmas di desa,” ujarnya.


Selain itu, Suhanto berharap komunikasi yang telah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga setiap persoalan yang muncul di tingkat desa dapat ditangani secara cepat dan tepat. Kontributor: budi. 

​Gema Patriotisme dari Ujung Barat: Menjemput Putera-Puteri Terbaik Penjaga Pusaka

Add Comment



​JATIROGO, MCE, 1 APRIL 2026 – Udara di SMAN Jatirogo pagi ini tak sekadar sejuk, ia bergetar oleh ambisi dan dedikasi. Di bawah panji Bakesbangpol Kabupaten Tuban, sebuah perhelatan sakral bertajuk Seleksi Paskibraka Kabupaten Tuban 2026 (Zona 2) resmi digulirkan.


​Ini bukan sekadar baris-berbaris. Ini adalah penyaringan mentalitas baja dan pemurnian disiplin. Perwakilan terbaik dari enam kecamatan—Parengan, Singgahan, Senori, Bangilan, Kenduruan, hingga Jatirogo—berkumpul membawa satu misi: Menjadi bagian dari sejarah di bawah naungan Sang Merah Putih.


​Menjadi Paskibraka adalah tentang melampaui batas diri. Di sini, di Zona 2, kita melihat wajah-wajah masa depan pemimpin bangsa. Mereka yang terpilih bukan hanya mereka yang tegap fisiknya, melainkan mereka yang memiliki keteguhan hati dan kecintaan tanpa syarat pada Bumi Wali.


​Setiap tetes keringat di lapangan SMAN Jatirogo hari ini adalah saksi bisu perjuangan. Dari deru langkah yang serempak hingga sorot mata yang tajam menatap masa depan, para peserta membuktikan bahwa pemuda di wilayah barat Tuban memiliki potensi yang tak terbendung.


​Sorotan Seleksi Zona 2:

- Wilayah: Parengan, Singgahan, Senori, Bangilan, Kenduruan, Jatirogo.
​- Fokus: Ketangkasan fisik, wawasan kebangsaan, dan ketahanan mental.
​- Misi: Menjaring kader pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.


​"Paskibraka bukan hanya tentang menaikkan bendera, tapi tentang bagaimana menaikkan harkat dan martabat diri serta daerah di mata dunia."


​Siapakah yang akan lolos dan mengemban amanah di tingkat Kabupaten? Mari kita kawal proses transparan dan penuh integritas ini. Berikan dukungan terbaik kalian untuk kawan, saudara, dan siswa-siswi kebanggaan dari 6 kecamatan ini. 


​Satu barisan, satu tekat, untuk Tuban yang lebih hebat. (bp). 


​#PaskibrakaTuban2026 #BakesbangpolTuban #SMANJatirogo #PemudaTuban #SeleksiPaskibraka 

Selasa, 31 Maret 2026

​Melejit 100%! SMAN 1 Kenduruan Cetak Rekor, 10 Siswa Tembus PTN via Jalur SNBP 2026

Add Comment





​KENDURUAN, MCE – Kabar membanggakan datang dari ujung barat Kabupaten Tuban. SMA Negeri 1 Kenduruan sukses mencatatkan lonjakan prestasi yang fenomenal pada seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, jumlah siswa yang lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) meningkat drastis hingga 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rabu (1/4/2026). 


​Jika pada tahun lalu sekolah ini meloloskan 5 siswa, tahun ini sebanyak 10 siswa dipastikan mengamankan kursi di kampus impian tanpa tes. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas pendidikan di wilayah pinggiran mampu bersaing dan berbicara banyak di kancah nasional.


​Keberhasilan ini tidak lepas dari tangan dingin tim Bimbingan Konseling (BK) SMAN 1 Kenduruan yang digawangi oleh Dwi Ika Safitri, S.Pd. dan Pengky Septema Eka Pambudi, S.Pd. Melalui pemetaan minat dan analisis peluang yang presisi, mereka berhasil mengawal langkah para siswa menuju gerbang PTN.


​Menariknya, torehan prestasi tahun ini didominasi oleh deretan siswa dari kelas XII-3, yang menjadi penyumbang terbanyak dalam daftar kelulusan SNBP tersebut.


​Kepala SMAN 1 Kenduruan menyatakan bahwa pencapaian ini adalah refleksi dari ekosistem pendidikan yang sehat di sekolah. Ia menekankan bahwa lolosnya siswa di jalur SNBP bukan sekadar angka, melainkan sebuah pengakuan atas kualitas sekolah.


​"Diterimanya siswa di PTN lewat jalur prestasi menunjukkan bahwa kita mampu membina potensi akademik maupun non-akademik dengan sangat baik. Ini adalah hasil kerja keras kolektif; mulai dari siswa, guru, hingga seluruh tenaga kependidikan," ujarnya dengan nada bangga.


​Lebih lanjut, beliau merinci lima poin krusial dibalik rasa bangga pihak sekolah:
​1. Pengakuan Kualitas: Bukti nyata pembinaan prestasi yang sistematis.
​2. Sinergi Bersama: Keberhasilan yang lahir dari dukungan lingkungan sekolah yang suportif.
​3. Reputasi Sekolah: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas SMAN 1 Kenduruan.
​4. Inspirasi Adik Kelas: Menjadi bahan bakar motivasi bagi siswa kelas X dan XI untuk mengikuti jejak serupa.
​5. Kebanggaan Emosional: Rasa haru melihat anak didik melenggang ke jenjang pendidikan tinggi tanpa hambatan tes tulis.


​Peningkatan jumlah siswa yang lolos secara signifikan ini menjadi tamparan positif bagi pandangan sebelah mata terhadap sekolah di wilayah kecamatan. SMAN 1 Kenduruan membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat dari guru BK dan semangat juang siswa, keterbatasan geografis bukanlah penghalang untuk menembus universitas bergengsi.


​Kini, sepuluh nama tersebut resmi menjadi duta SMAN 1 Kenduruan di berbagai PTN, membawa harapan baru bagi kemajuan pendidikan di masa depan. (bp). 


​Editor: (BangunMCE). 
Foto: Dokumen Sekolah SMAN 1 Kenduruan

Wagub Jatim Apresiasi Verval Data Kependudukan Pemkab Tuban, Perkuat Komitmen Pemerintahan Berbasis Data Terpadu

Add Comment



TUBAN, MCE – Upaya Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan verifikasi dan validasi (verval) data kependudukan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri kegiatan Musrenbang Penyusunan RKPD 2027 yang dijalankan Pemkab Tuban, Selasa (31/03/2026) di Pendopo Krido Manunggal. 

Wagub Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyatakan langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan verval yang dijalankan Pemkab Tuban memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan data terpadu, baik yang bermuara pada Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, keberadaan data yang valid menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif.

“Langkah yang dilakukan Pemkab Tuban ini bukan untuk menyaingi tugas BPS, melainkan untuk melengkapi dan memperkuat data yang sudah ada. Justru dengan adanya verval ini, kualitas data menjadi semakin baik dan komprehensif,” ungkapnya.

Emil Dardak menjelaskan pendekatan verval yang dilakukan oleh Pemkab Tuban menyentuh hingga level mikro, dengan pengumpulan data yang lebih rinci dan mendetail di tingkat masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki gambaran kondisi riil yang lebih akurat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS sebagai lembaga resmi penyedia data statistik. Kolaborasi tersebut memungkinkan adanya pertukaran dan penyelarasan data, sehingga menghasilkan satu basis data yang kuat dan dapat digunakan secara bersama.

“Data dari Pemkab Tuban dan BPS dapat saling melengkapi. Dengan sinergi yang baik, kita bisa menghadirkan satu data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis data terpadu di seluruh daerah. Pemprov Jatim terus menguatkan integrasi data lintas sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan langkah Pemkab Tuban yang secara konsisten melakukan pembaruan data melalui kegiatan verval. Pemkab Tuban berupaya memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan benar-benar didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan data yang semakin jelas dan terukur, diharapkan program-program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wagub Jatim berharap praktik baik yang dilakukan Pemkab Tuban ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk menerapkan kebijakan serupa. Dengan demikian, terwujud ekosistem pemerintahan berbasis data terpadu yang kuat di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Harapannya, semakin banyak daerah yang melakukan penguatan data seperti ini. Karena kunci keberhasilan pembangunan ada pada data yang akurat dan terintegrasi,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menuturkan kurang lebih 9.000 ASN diterjunkan untuk melakukan verval. Sejak tanggal 26 Maret - 20 April, aparatur Pemkab Tuban di seluruh jenjang jabatan disebar ke 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. "Kendati demikian, seluruh proses pelayanan dan tata kelola pemerintahan tetap berjalan normal," jelasnya. 

Selain untuk melakukan pendataan, lanjut Mas Lindra, kegiatan verval ini sebagai wujud Pemkab Tuban "hadir" dan mendengarkan lebih dekat masukan warga. Sekaligus mempertajam kepekaan sosial aparatur. (bp). 

Musrenbang RKPD 2027, Wagub Jatim dan Bupati Tuban Tekankan Sinkronisasi dan Peningkatan Kualitas Pembangunan

Add Comment


TUBAN, MCE – Pemkab Tuban menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Tahun 2027 di Pendopo Krido Manunggal Tuban, Selasa (31/03/2026) Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Forum Musrenbang kali dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dan diikuti Bupati Tuban, Wabup, Forkopimda Tuban, Sekda Tuban, pimpinan OPD Camat, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat, perempuan, hingga penyandang disabilitas. Tampak pula perwakilan Bappeda Lamongan, Bojonegoro, Blora dan Rembang. Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Tuban ke depan. 

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menjelaskan penyusunan RKPD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyelaraskan usulan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga masyarakat.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga program yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Mas Lindra menerangkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tuban menunjukkan tren meningkat selama empat tahun terakhir. Adapun rata-rata pertumbuhan mencapai 7,94 persen. Peningkatan ini akan terus didorong dengan memaksimalkan potensi lokal kabupaten Tuban.

Bupati Tuban menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, fokus pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi, serta pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. 

Adapun tema besar pembangunan “Penguatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Ekonomi Didukung Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Lokal”. Tema tersebut telah diselaraskan dengan program pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur. 

Kendati demikian, Pemkab Tuban terus memberi atensi terhadap pembangunan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan mendukun percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam proses perencanaan pembangunan. Ia berharap hasil Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan program-program prioritas yang inovatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan arah pembangunan tahun 2027 mengusung tema nasional “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. 

Menurutnya, pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, melalui peningkatan produktivitas, penguatan investasi, serta pengembangan sektor industri. Selain itu, prioritas pembangunan juga mencakup pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Wagub menegaskan pembangunan daerah harus mampu berkontribusi terhadap pencapaian target nasional, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus, Kabupaten Tuban didorong untuk memperkuat sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, pertambangan, serta informasi dan komunikasi. Selain itu, penguatan konektivitas infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta pengembangan kawasan strategis juga menjadi fokus utama pembangunan daerah ke depan.

Secara khusus, Wagub juga menyampaikan arahan pembangunan untuk Kabupaten Tuban agar selaras dengan kebijakan provinsi. Beberapa fokus utama penguatan konektivitas infrastruktur, dukungan terhadap pembangunan jalan strategis termasuk jalan tol dan jaringan transportasi terintegrasi.

Di sektor ekonomi, Kabupaten Tuban didorong untuk mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, pertambangan, serta informasi dan komunikasi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan investasi juga menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menutup paparannya, Wagub Jatim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan. Emil Dardak juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan guna mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui Musrenbang RKPD ini, diharapkan tercipta keselarasan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tuban. (bp). 

​ESTETIKA SAMPAH: Hutan Ngimbang Berubah Jadi "Septic Tank" Raksasa, Bau Busuk Sambut Pengendara

Add Comment


LAMONGAN, MCE – Apa jadinya jika alas hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia justru berubah menjadi jamban terbuka? Pemandangan memuakkan tersaji di jalur penghubung arah Sukorame, tepatnya di kawasan Dekat Mabang, Kedungmentawar, Kecamatan Ngimbang. Alih-alih menghirup oksigen segar, para pengendara yang melintas pada Rabu (1/4/2026) dipaksa "menikmati" aroma busuk yang menyengat hidung.


​Tumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga, hingga sisa makanan yang membusuk berjajar rapi di bahu jalan, seolah-olah menjadi "monumen" ketidaksadaran kolektif manusia.


​Fenomena ini bukan sekadar masalah estetika yang terganggu, tapi tamparan keras bagi wajah lingkungan Lamongan. Hutan yang asri kini ternoda oleh tumpukan kresek warna-warni yang butuh ratusan tahun untuk terurai. Bau yang menusuk bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga menjadi bukti betapa rendahnya empati sebagian oknum terhadap alam.


​"Melintas di sini bukan lagi cari angin segar, tapi cari penyakit. Baunya minta ampun, apalagi kalau habis hujan atau panas terik begini," keluh salah satu pengendara yang terpaksa menutup hidung rapat-rapat saat melintas.


​Sampai kapan pemandangan menjijikkan ini dibiarkan? Apakah pihak terkait harus menunggu sampai tumpukan ini menutup badan jalan atau menimbulkan wabah penyakit baru bisa bergerak?


​Hutan bukan tempat sampah raksasa. Menaruh sampah di sini bukan "membuang pada tempatnya", tapi sedang menanam bom waktu ekologi bagi anak cucu. Jika penegakan aturan dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah masih sebatas wacana, jangan kaget jika julukan "Kota Indah" hanya akan tinggal kenangan, berganti menjadi "Kabupaten Tumpukan Sampah".


​Netizen, menurut kalian: Ini salah masyarakat yang jorok, atau pemerintah yang abai? Tulis di kolom komentar. (bp). 


​#DinasLingkunganHidupLamongan #LamonganDaruratSampah #NgimbangBerdebu #SaveAlasNgimbang

Langganan: Komentar (Atom)

Berita Terbaru