KPK Tahan Staf Eks Pimpinan DPRD Jatim, Aliran Korupsi Dana Hibah Pokmas Tembus Rp41,7 Miliar
jakarta kpkJAKARTA, MCE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Bagus Wahyudiono (BGS), seorang staf dari mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Anwar Sadad (AS). Penahanan ini dilakukan pada Senin, 16 November 2026, terkait pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
Dalam konstruksi perkara ini, Bagus Wahyudiono diduga memiliki peran sentral dalam kelancaran korupsi berjemaah tersebut. Ia bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung bagi para Koordinator Lapangan (Korlap), melakukan verifikasi usulan, hingga mengelola dan merekapitulasi commitment fee.
Berdasarkan hasil penyidikan, Anwar Sadad diduga mensyaratkan commitment fee sebesar 15% hingga 20% kepada para Korlap atau anggota DPRD lainnya. Total aliran dana haram yang dinikmati dalam kasus ini mencapai Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp40,5 miliar dinikmati oleh Anwar Sadad, sementara Rp1,26 miliar mengalir ke kantong Bagus Wahyudiono.
Praktik lancung ini juga berdampak langsung pada masyarakat sebagai penerima akhir bantuan. Dana hibah yang seharusnya diterima secara utuh, turut disunat oleh para Korlap sebesar 20% hingga 30%. Akibatnya, dana aktual yang benar-benar sampai ke masyarakat hanya berkisar antara 55% hingga 70% dari nilai anggaran yang disetujui.
Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan korupsi dana hibah Pemprov Jatim yang melibatkan total 21 tersangka. Hingga saat ini, sebagian tersangka telah ditahan, sementara penyidikan dan pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat terus didalami oleh lembaga antirasuah. (bp).






