83 Kepala Sekolah Diperiksa Kejati Lampung, Aroma "Jatah Preman" 15 Persen di Proyek Revitalisasi Menguat
lampung pendidikanLAMPUNG TENGAH – Program revitalisasi yang seharusnya menyulap ruang kelas kusam menjadi layak huni justru memantik aroma tak sedap di Lampung Tengah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeber pemeriksaan terhadap 83 kepala satuan pendidikan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan massal puluhan kepala sekolah dan madrasah ini bukan agenda biasa. Penyidik tengah membongkar dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026.
Alih-alih anggaran pendidikan utuh menyentuh kualitas belajar siswa, mencuat dugaan adanya "potongan" tak resmi yang bikin elus dada. Penyidik mendalami alur pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan di lapangan, hingga dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai proyek revitalisasi yang kabarnya dialami para kepala sekolah.
Angka 15 persen tentu bukan recehan jika dikalikan dengan nilai proyek puluhan satuan pendidikan. Di atas kertas programnya terdengar mulia demi kemajuan dunia pendidikan, namun di balik layar diduga ada pihak-pihak yang mencoba menangguk untung dari anggaran yang semestinya menopang masa depan murid.
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik Kejati Lampung masih terus melakukan pendalaman guna merangkai konstruksi perkara serta menelusuri siapa saja pihak yang paling diuntungkan dari skema setoran tersebut. Publik dan insan pendidikan kini menanti, apakah pemeriksaan 83 kepala sekolah ini akan berujung pada penetapan tersangka, atau justru berhenti di permukaan. (bp).






