Lumajang, MCE - Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah Subsidi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Republik Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Pedesaan yang digelar di Jakarta, Selasa (29/4/2025), Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menegaskan kebijakan strategis untuk mempercepat akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Lumajang resmi membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi. Kebijakan ini diyakini akan menjadi insentif signifikan bagi masyarakat agar tidak terbebani biaya tambahan saat memiliki hunian pertama mereka.
“Program Presiden ini sangat mulia, 3 juta rumah subsidi. Maka sudah semestinya kami di daerah memberikan kontribusi nyata. Di Lumajang, kami bebaskan BPHTB untuk rumah subsidi sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat,” ujar Bunda Indah usai mengikuti Rakornis.
Rakornis yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri PUPR Fahri Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Perumahan Pedesaan, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Bupati Indah juga menekankan bahwa pembangunan perumahan di Lumajang bukan semata soal fisik bangunan, melainkan strategi besar untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama di daerah rawan bencana dan kawasan tertinggal.
“Kami membangun Lumajang dari desa, dengan memastikan warga memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau. Ini bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Program 3 Juta Rumah Subsidi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja melalui sektor konstruksi dan properti.
Dengan kebijakan bebas BPHTB, Lumajang menempatkan diri sebagai daerah yang progresif dan peduli terhadap hak dasar warganya. (fyan).
