Bojonegoro, MCE - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI mengeluarkan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Produk hukum ini lahir sebagai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan serta revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Sabtu (8/3/2025).
Ketua Komnas Pendidikan Kabupaten Tuban Bangun Purnomo menyampaikan Komite Sekolah merupakan perpanjangan tangan untuk melakukan penggalangan dana sumbangan pendidikan partisipasi masyarakat di sekolah yang bersifat sukarela (sumbangan sukarela) guna memajukan pendidikan.
"Sekolah tidak bisa sepenuhnya berharap dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Jatim. Keterlambatan pencairan dana BOS dan BPOPP menjadi kendala tersendiri bagi sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Belum lagi soal keterbatasan penggunaan dana BOS dan BPOPP yang belum bisa mencover seluruh kegiatan sekolah. Selain itu anggaran dana BOS dan BPOPP Jatim persiswa dinilai masih belum ideal untuk memenuhi pengeluaran sekolah," ujar Bangun panggilan akrabnya yang juga menjabat Koordinator Bidang IT & Media Komnas Pendidikan Jatim.
Dikatakan, Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana melalui upaya kreatif dan inovatif. Namun, menggalang dana bukan satu-satunya tugas Komite Sekolah. Komite Sekolah juga harus bisa memastikan kualitas pendidikan di sekolah baik dan meningkat.
Dipertegas juga bahwa aturan terkait pendanaan pendidikan tidak hanya berpatokan pada Permendikbud 75 Tahun 2016 saja, tetapi mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, UU No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jatim No. 8 Tahun 2023 tentang Komite Sekolah.
"Bangun ajak Jurnalis dan LSM mendukung peran komite sekolah guna memajukan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA Sederajat di Bojonegoro dan Tuban," tutupnya. (bp) .
