Jakarta, MCE - Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana hadir dalam kegiatan Anticorruption Coalition for Transparency (ACT) yang digagas International Foundation for Electoral Systems (IFES) & Civil Society Organization (CSO) dari regional ASEAN di Gedung Merah Putih KPK, 15 Maret 2023.
Audiensi dihadiri oleh perwakilan Direktorat Bidang Informasi & Data KPK, Direktorat Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat KPK, Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik, International Foundation for Electoral Systems (IFES), Indonesia Corruption Watch, serta Civil Society Organization (CSO) dari 6 regional ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, Filipina, & Vietnam.
Transparansi yang dilakukan KPK adalah bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik (e-LHKPN) yang dapat diakses oleh publik di situs www.elhkpn.kpk.go.id. Publik bisa langsung memantau & ikut mengawasi LHKPN yang sudah dilaporkan.
Topik e-LHKPN menarik perhatian delegasi CSO Vietnam, Ling. Ling sepakat bahwa transparansi digital harus dekat dengan masyarakat, namun ia ingin mengetahui lebih jauh apakah e-LHKPN ini benar-benar berguna untuk masyarakat & seberapa mudah mengakses situs e-LHKPN.
Masyarakat bisa mengecek harta kekayaan pejabat sebelum, saat, & setelah menjabat. Melalui eLHKPN dapat dilihat kenaikan maupun penurunan harta yang dilaporkan. Jika bisa melaporkan laporan harta yang tidak sesuai dengan menunjukkan bukti pendukung. Terhitung Januari 2023 hingga saat ini, situs e-LHKPN sudah diakses sebanyak 726.000 kali. (*/bp).
Sumber: KPK
