TUBAN, corruptionexpose.com – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., mengikuti peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022 secara daring yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (09/12/2022) di ruang rapat Ronggolawe Setda Tuban. Hadir pada kesempatan ini pimpinan OPD dan Camat se-kabupaten Tuban.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri mengungkapkan korupsi menjadi musuh bersama dan semua negara. Korupsi merupakan kejahatan yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan, baik di Indonesia maupun seluruh negara.
Mengusung tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”, Firli Bahuri mengajak seluruh elemen masyarakat membudayakan antikorupsi untuk memajukan bangsa Indonesia. Tindak korupsi merugikan ekonomi negara, merampas hak rakyat dan mampu menggagalkan program pembangunan dan cita cita bangsa.
Lebih lanjut, KPK juga melakukan penindakan, penangkapan dan penegakan regulasi antikorupsi. Indeks Integritas Nasional tahun 2021 berada pada poin 72,4 terbilang BAIK. Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap budaya anti korupsi kian meningkat. KPK juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang antikorupsi.
Firli Bahuri menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2022 KPK telah melakukan 112 penyelidikan, 116 penyidikan, 108 penuntutan, 99 eksekusi, dan menangkap 115 tersangka korupsi. “Atas tindakan tersebut KPK berhasil mengamankan aset negara senilai kurang lebih 494,54 milyar,” jelasnya.
Usai kegiatan, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyatakan Pemkab Tuban berkomitmen menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Langkah tersebut selaras dengan upaya KPK dalam rangka memberantas tindak korupsi.
Atas komitmen tersebut, lanjut Mas Lindra, Pemkab Tuban raih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB dan penghargaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan predikat BB (Sangat Baik). Di samping itu, Pemkab Tuban juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara prima dan berdampak langsung kepada masyarakat. (bp).
