PROBOLINGGO, corruptionexpose.com - Maraknya rentenir yang berkedok koperasi di Kota Probolinggo dinilai meresahkan warga, atas dasar itulah Markas cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kota Probolinggo diundang komisi 2 DPRD Kota Probolinggo untuk rapat dengar pendapat, Rabu (03/11) pagi tadi, bertempat di ruang rapat komisi 2, kegiatan itu di pimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi serta turut hadir sejumlah anggota komisi 2 dan Kepala Dinas Koperasi Kota Probolinggo, Fitriyah beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo yang merupakan politisi partai Nasdem itu menyambut baik langkah LMP Kota Probolinggo dalam menyikapi maraknya koperasi ilegal, bahkan Sibro Malisi sangat mendukung total LMP dalam memberantas koperasi ilegal.
Selanjutnya, Ketua LMP Kota Probolinggo, Hasbullah dalam pemaparannya menuturkan jika keberadaan rentenir berkedok koperasi di kota mangga ini sudah mencapai titik yang sudah meresahkan warga, hal itu dapat dilihat dari laporan warga yang masuk ke kantor LMP, seperti cara penagihan petugas koperasi yg tidak manusiawi dan terbilang kasar " cara penagihan petugas koperasi sudah kayak preman saja, masuk rumah orang tanpa ijin" ujar bapak tiga orang anak itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi kota Probolinggo, Fitriyah menuturkan jika saat ini di dinas yang di pimpinnya sudah ada satgas pengawasan koperasi, oleh karna itu pihaknya akan menggandeng semua elemen untuk memberantas rentenir berkedok koperasi, " Kami siap menggandeng LMP untuk menanggulangi praktek ilegal koperasi" tuturnya.
Dalam kesempatan itu pula, Ketua LMP Kota Probolinggo juga menyerahkan surat usulan kepada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo terkait hearing tersebut, diantaranya tertibkan koperasi ilegal, buat perda tentang keberadaan bank mingguan, tindak tegas petugas dan koperasi yang menagih dengan kekerasan. (has/fyan).
