Mata Air Baru di Tanah Papua: Harapan dan Kecepatan Pembangunan di Bawah Kepemimpinan Baru
jakarta presiden prabowo
Jakarta, MCE - Hari Rabu, 8 Oktober 2025, akan tercatat sebagai momen krusial dalam lembaran sejarah pembangunan Papua. Di bawah payung Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengukuhkan sepasang nahkoda baru untuk memimpin provinsi paling timur Indonesia ini: Matius Fakhiri sebagai Gubernur dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai Wakil Gubernur Papua untuk masa jabatan 2025-2030.
Pelantikan ini, yang diresmikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108P Tahun 2025, bukan sekadar pergantian tampuk kekuasaan, melainkan penegasan akan hadirnya semangat dan visi baru bagi Tanah Papua. Dengan kepemimpinan daerah yang kuat, harapannya roda pembangunan dapat berputar lebih cepat, menyentuh setiap jengkal wilayah, dan membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat adat dan warga Papua.
Namun, perhatian khusus Presiden terhadap Papua tak berhenti pada pelantikan kepala daerah. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik formasi elit yang bertugas sebagai mesin percepatan pembangunan: Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Pembentukan komite ini, yang didasarkan pada Keppres Nomor 110P Tahun 2025, mengirimkan pesan yang jelas: pembangunan Papua adalah prioritas nasional yang membutuhkan koordinasi terpadu dan eksekusi yang efisien. Di bawah kepemimpinan Velix Vernando Wanggai sebagai Ketua, komite ini diisi oleh sejumlah nama-nama berpengalaman dan berintegritas, baik dari kalangan sipil, militer, maupun tokoh-tokoh Papua sendiri.
Komposisi yang melibatkan John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale, menunjukkan perpaduan sinergis antara keahlian manajerial, pemahaman lapangan, dan representasi kultural. Tugas mereka tidak ringan: memastikan implementasi Otonomi Khusus berjalan efektif, mengawal proyek-proyek strategis, serta menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Rangkaian pelantikan pada hari itu menjadi manifestasi nyata dari komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang kuat sekaligus membentuk badan khusus untuk memastikan percepatan pembangunan yang terintegrasi. Papua kini memiliki sepasang mata air baru, Gubernur-Wakil Gubernur yang memimpin dari depan, didukung oleh tim percepatan yang solid di belakang. Ini adalah langkah besar menuju realisasi janji kemerdekaan: kesejahteraan penuh bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang bermukim di Bumi Cenderawasih.
Kini, seluruh mata tertuju pada pasangan Fakhiri-Rumaropen dan Komite Percepatan. Tantangan di Papua—mulai dari isu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penuntasan persoalan sosial dan keamanan—menuntut kerja keras, kolaborasi, dan integritas. Pelantikan ini adalah awal, sebuah lembaran harapan baru yang harus diwujudkan menjadi kemajuan nyata, demi masa depan yang lebih cerah bagi seluruh Masyarakat Papua. (bp).
Sumber: Setkab RI