Korupsi Pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan, Rp 6 Juta untuk Sertifikasi Rp 275 Ribu

Korupsi Pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan, Rp 6 Juta untuk Sertifikasi Rp 275 Ribu

jakarta kpk

Add Comment

​Jakarta, MCE, 22 Agustus 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menciduk pejabat publik dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Kali ini, praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi fokus utama.
​

Dalam operasi senyap yang dilakukan, KPK berhasil mengamankan 11 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Salah satu nama yang mengejutkan adalah IEG, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2029.
​

Modus operandi yang dilakukan para tersangka sangat merugikan masyarakat. Mereka diduga melakukan pemerasan dengan mematok harga sertifikasi K3 hingga Rp 6.000.000, jauh melambung dari biaya resmi yang seharusnya hanya Rp 275.000. Praktik lancung ini, yang sudah berlangsung sejak 2019, telah meraup keuntungan haram sebesar Rp 81 miliar.
​

KPK sangat menyayangkan kasus korupsi ini, mengingat sektor ketenagakerjaan adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Seharusnya, kualitas tata kelola di kementerian ini menjadi kunci untuk meningkatkan ekonomi nasional, bukan malah mempersulit dan berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat. Korupsi ini bukan hanya soal kerugian uang negara, tetapi juga soal menghambat hak dan kesejahteraan para pekerja. (bp). 

Sumber: kpk

Bupati Tuban Terima Piagam Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti

Bupati Tuban Terima Piagam Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti

Kabupaten Tuban

Add Comment

Tuban, MCE – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., menerima Piagam Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang dinilai telah memberikan jasa dan pengabdian besar serta bermanfaat bagi perkembangan Gerakan Pramuka di Indonesia maupun dunia.

Penghargaan tersebut sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012, yang menjadi dasar penilaian atas kontribusi nyata dalam mendukung dan memajukan gerakan kepramukaan. Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Tuban, Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban, dinilai aktif memberikan perhatian, dorongan, dan dukungan terhadap berbagai kegiatan pembinaan generasi muda melalui Pramuka.

Piagam ini ditandatangani oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso tertanggal 4 Agustus 2025.

Mas Lindra dalam keterangannya, Jumat (22/8) menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, ini menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi pembinaan karakter generasi muda Tuban melalui gerakan Pramuka.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh insan Pramuka Tuban yang telah bekerja keras. Semoga menjadi pemacu semangat untuk terus berkarya dan mengabdi bagi bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Apel Peringatan Hari Pramuka ke-64 tingkat Jawa Timur yang berlangsung di Dermaga Ujung Koarmada II, Surabaya, Kamis (14/08), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memuji kiprah Mas Bupati Tuban di Gerakan Pramuka. Menurutnya, Mas Lindra cocok menjadi duta Pramuka karena komitmennya dalam menguatkan gerakan ini sangat nyata. “Dengan dukungan pemimpin seperti beliau, penguatan Pramuka di daerah akan makin masif,” ungkap Khofifah saat itu. (bp).

OTT Wamenaker dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik

OTT Wamenaker dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik

jakarta kpk

Add Comment

​

Jakarta, MCE - Pemandangan di halaman Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8/2025) begitu mencolok. Bukan karena kemegahan arsitektur gedung, melainkan parade 22 kendaraan mewah yang terparkir rapi—sebuah tumpukan bukti fisik dari arogansi kekuasaan. Dari total 22 kendaraan yang disita dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, 15 di antaranya adalah mobil dan 7 sisanya adalah motor.
​

Kendaraan-kendaraan itu bukan sekadar alat transportasi biasa. Mereka adalah manifestasi dari gaya hidup berlebihan yang dibangun di atas fondasi korupsi. Deretan mobil mewah seperti Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R yang sporty, Hyundai Palisade yang gagah, hingga Suzuki Jimny yang ikonik seolah menertawakan penderitaan rakyat. Ada pula Honda CR-V dan Jeep yang siap melibas medan, serta kendaraan harian seperti Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, dan Hyundai Stargazer yang mungkin digunakan untuk menutupi jejak-jejak kekayaan. Pemandangan itu semakin sempurna dengan kehadiran BMW 330i, simbol kemewahan yang tak lekang oleh waktu.
​

Namun, koleksi kekayaan Noel tak berhenti di mobil. Jajaran motor yang disita tak kalah mewah dan eksklusif. Ada tiga motor Ducati—mulai dari Scrambler, Hypermotard 950, hingga Xdiavel yang garang—menunjukkan hasrat pada kecepatan dan adrenalin. Bahkan, keberadaan motor klasik nan elegan seperti Vespa turut melengkapi koleksi ini, seolah mencerminkan selera yang terperinci dalam mengumpulkan harta benda.
​

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kendaraan-kendaraan ini merupakan barang bukti penting. Mereka bukan hanya sekadar aset yang diperoleh secara ilegal, melainkan juga cermin dari mentalitas pejabat yang terjebak dalam jebakan gengsi dan hedonisme. Setiap kendaraan yang terparkir itu menceritakan kisah tentang bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk memperkaya diri, sementara janji-janji kesejahteraan yang seharusnya diusung justru menjadi bualan kosong.
​

Pemandangan ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua. Bahwa di tengah perjuangan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ada segelintir orang yang dengan santainya membangun kerajaan kekayaan di atas penderitaan rakyat. Tumpukan mobil dan motor mewah yang dipamerkan di halaman KPK bukan sekadar barang bukti, melainkan monumen nyata dari arogansi para koruptor. Mereka seolah berteriak tanpa suara: “Inilah hasil dari pengkhianatan kami.”
​

Pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menangkap pelaku, melainkan juga tentang memutus mata rantai gaya hidup hedonis yang mengikis integritas. Penyitaan kendaraan-kendaraan ini adalah langkah nyata untuk mengirimkan pesan tegas bahwa hasil dari korupsi tidak akan pernah bisa dinikmati dengan tenang. Di balik kilauan cat dan mesin yang mewah, tersembunyi noda hitam dari pengkhianatan yang tak termaafkan. (bp). 

​Membangun Benteng Integritas, Peran Pendidikan dalam Melawan Korupsi

​Membangun Benteng Integritas, Peran Pendidikan dalam Melawan Korupsi

jakarta kpk pendidikan

Add Comment

​

Jakarta, MCE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggaungkan pentingnya pendidikan sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi. Melalui dua forum diskusi yang dihadiri para akademisi di LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (12/8), KPK menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membentuk bangsa yang berintegritas. Kamis (21/8/2025). 
​

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, kredibilitas, dan integritas. Generasi yang tumbuh dengan nilai-nilai ini akan menjadi benteng kuat yang tidak mudah ditembus oleh praktik korupsi.
​

Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa indeks integritas pendidikan berada pada angka 69,5, yang tergolong dalam kategori korektif. Angka ini mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kecurangan ujian hingga penyalahgunaan wewenang di lingkungan akademis.
​

Setyo melihat kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi untuk menjadi ujung tombak dalam membentuk karakter generasi penerus. Dengan julukan sebagai "Kota Pelajar," Yogyakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Inilah saatnya bagi institusi pendidikan untuk berperan aktif, menciptakan ekosistem yang bersih, dan melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas. (bp). 

​Menyongsong Masa Depan: MTsN 1 Bojonegoro, Madrasah Para Juara

​Menyongsong Masa Depan: MTsN 1 Bojonegoro, Madrasah Para Juara

kabupaten bojonegoro olahraga pendidikan

Add Comment

​

Bojonegoro, MCE - Di antara hiruk pikuk Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Bojonegoro III tahun 2025, sebuah nama kembali bersinar terang: MTsN 1 Bojonegoro. Dikenal sebagai "madrasah para juara," institusi ini sekali lagi membuktikan reputasinya dengan perolehan medali yang membanggakan, kali ini melalui salah satu siswanya yang berdedikasi, Zaki Adnan Suherman. Kamis (21/8/2025). 
​

Zaki, siswa berbakat dari kelas 8A, menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam kompetisi skating. Ia berhasil meraih dua podium sekaligus, menyabet juara 2 dalam kategori Free Style Speed Slalom SMP putra dan juara 3 dalam kategori Skatecross SMP putra. Keberhasilan Zaki bukan hanya tentang kecepatan dan kelincahan di atas roda, melainkan juga cerminan dari kegigihan, latihan keras, dan semangat juang yang tak kenal lelah.
​

Kepala MTsN 1 Bojonegoro, H. M. Saifuddin Yulianto, S. Ag., M.Pd.I., menyambut prestasi gemilang ini dengan penuh kebanggaan. Beliau menyampaikan apresiasinya yang tulus kepada Zaki, melihatnya sebagai inspirasi nyata bagi seluruh siswa. Prestasi Zaki menjadi bukti bahwa dengan tekad yang kuat dan dukungan yang tepat, setiap siswa memiliki potensi untuk mencapai puncak, baik di bidang akademis maupun non-akademis.
​

Kisah Zaki Adnan Suherman adalah satu dari sekian banyak cerita sukses yang lahir dari rahim MTsN 1 Bojonegoro. Lebih dari sekadar tempat belajar, madrasah ini adalah ekosistem yang menumbuhkan bakat, mendorong ambisi, dan merayakan setiap pencapaian. Dengan filosofi yang menempatkan pendidikan karakter dan pengembangan potensi sebagai prioritas, MTsN 1 Bojonegoro terus mencetak generasi emas yang siap menyongsong masa depan dengan percaya diri dan kompetensi. Prestasi Zaki adalah warisan berharga yang akan terus menyala, mengobarkan semangat juara di hati setiap siswa MTsN 1 Bojonegoro. (bp). 

​Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah, Selamatkan Uang Negara di Banjarmasin

​Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah, Selamatkan Uang Negara di Banjarmasin

bea cukai

Add Comment

 

​

​

Banjarmasin, MCE - 19-08-2025, Bea Cukai Banjarmasin bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) berhasil memusnahkan berbagai barang ilegal senilai Rp1,9 miliar. Pemusnahan yang dilakukan pada 14 Agustus ini merupakan hasil penindakan sejak Oktober 2024 hingga April 2025. Kamis (21/8/2025). 
​

Barang-barang ilegal yang dimusnahkan mencakup 1,127,316 batang rokok tanpa pita cukai, 335,5 kilogram tembakau iris ilegal, 2,092,9 liter minuman beralkohol, 2,400 kantong Koolkap Gas Bags, dan 10 kotak teh. Total nilai barang ini diperkirakan mencapai Rp1.919.179.582, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp1.324.294.561.
​

Sinergi Kuat dan Komitmen Tegas

​Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagsel, Dwijo Muryono, menegaskan bahwa penindakan ini adalah bukti nyata dari sinergi yang kuat antara Bea Cukai dan berbagai aparat penegak hukum serta instansi terkait. "Kami berharap kolaborasi ini terus terjaga untuk menegakkan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal," ujar Dwijo.
​

Pemusnahan ini juga menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
​

Dihadiri Berbagai Instansi
​

Pemusnahan barang ilegal ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari membakar rokok dan tembakau, menuangkan minuman beralkohol, hingga melindas barang dengan alat berat agar tidak bisa digunakan lagi.
​

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, seperti Kanwil DJKN Kalselteng, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Barantin) Kalsel, KPKNL Banjarmasin, Polresta, Kodim, Kejaksaan, dan KSOP Banjarmasin, menunjukkan dukungan penuh dari semua pihak dalam upaya pemberantasan barang ilegal. (bp). 

​Membongkar Batasan Ruang dan Waktu, Revolusi Digital KPK

​Membongkar Batasan Ruang dan Waktu, Revolusi Digital KPK

jakarta korupsi kpk

Add Comment

 

​

​

Jakarta, MCE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya berfokus pada pemberantasan korupsi, tetapi juga merevolusi cara kerja internalnya. Melalui transformasi digital yang menyeluruh, KPK bertujuan menciptakan sistem kerja yang jauh lebih efisien dan fleksibel, melepaskan diri dari batasan ruang dan waktu. Kamis (21/8/2025). 
​

Transformasi ini tidak sekadar memindahkan proses manual ke platform digital, melainkan menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja. "Transformasi digital bukan sekadar memindahkan proses manual ke digital, tetapi mengubah mindset agar kita dapat bekerja dari mana saja tanpa hambatan ruang dan waktu,” ujar Wakil Ketua sekaligus Ketua Komite Pengarah Transformasi Digital KPK, Agus Joko Pramono, dalam Forum Sinergi #1 Duta KPKforDigi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (12/8). 
​

Duta Transformasi: Agen Perubahan di Garis Depan
​

Peran kunci dalam perubahan ini diemban oleh para Duta Transformasi Digital. Mereka adalah garda terdepan yang bertugas memastikan visi KPK dipahami dan diimplementasikan di setiap unit kerja. Para duta ini diharapkan mampu memahami proses bisnis di unitnya, memanfaatkan teknologi secara optimal, dan proaktif memberikan masukan demi perbaikan berkelanjutan.
​

Menurut Agus, ada empat pilar utama yang menopang transformasi ini:
​

1. Mengubah cara pandang terhadap ruang dan waktu: memungkinkan kerja fleksibel dari mana saja.
​

2. Memprioritaskan visi di atas teknologi: teknologi hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
​

3. Membentuk organisasi berbasis teknologi (IT-driven): teknologi menjadi inti dari setiap operasional.
​

4. Mengarahkan pada pengambilan keputusan berbasis data (data-driven): setiap keputusan didukung oleh analisis data yang akurat.
​

Melalui pendekatan strategis ini, KPK menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menjadi lembaga yang berintegritas, tetapi juga modern dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. (bp).